ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menegaskan bahwa revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) harus diiringi penguatan . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya percepatan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Provinsi. Pandangan itu disampaikan . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai peran PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) sangat penting dalam mendukung pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi PAN–Nasdem DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 11 Tahun 2009 tentang PT Migas Mandiri . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Paripurna ke-29 masa sidang 2025, Jumat (8/8/2025), dengan agenda utama penyampaian pandangan umum fraksi terhadap dua Rancangan . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - DPRD Kalimantan Timur memastikan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses tidak berhenti sebagai aspirasi semata, tetapi akan melalui mekanisme perencanaan terstruktur hingga menjadi . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa hasil reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD harus menjadi bagian utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan belum ada keputusan resmi terkait mutasi atau pergantian Sekretaris DPRD (Sekwan) Norhayati Usman. Ia menepis isu bahwa . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) serius menangani kasus pertambangan yang merugikan masyarakat dan merusak lingkungan. Anggota Komisi III, . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Aspirasi masyarakat hasil reses anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) diminta tidak hanya dicatat, tetapi benar-benar ditindaklanjuti pemerintah provinsi. Hal ini disampaikan Anggota Komisi . . .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
