ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Untuk memastikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) benar-benar menjawab persoalan ekologis di daerah, Panitia Khusus . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat internal di Hotel Grand Jatra Balikpapan, Selasa (5/8/2025). Rapat difokuskan pada pembahasan . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Komisi III DPRD Kalimantan Timur menggelar rapat dengar pendapat dengan Inspektur Tambang, Dinas ESDM Kaltim, dan PT Singlurus Pratama, Selasa (5/8/2025). Agenda rapat membahas realisasi . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menegaskan pentingnya adaptivitas lembaga legislatif daerah dalam menghadapi perubahan lanskap demokrasi nasional. Hal ini ia sampaikan dalam . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pelaku usaha, dan lembaga keuangan . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan pentingnya dukungan terhadap . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Pembangunan infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendesak di hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan perlunya percepatan . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, menegaskan pentingnya perusahaan daerah segera menyesuaikan diri dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses anggota dewan wajib diintegrasikan ke dalam dokumen resmi perencanaan . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kalimantan Timur menegaskan agar Pemerintah Provinsi tidak mengabaikan 249 aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses masa sidang II tahun 2025. Laporan resmi . . .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
