ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan seluruh aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui reses anggota dewan wajib diintegrasikan ke dalam dokumen resmi perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Hasanuddin, hasil reses menjadi bagian penting dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah, yang selanjutnya dijadikan dasar penyusunan Kerangka Acuan Umum (KUA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari 46 perangkat daerah di Kaltim. “Dari LKPJ dimasukkan ke dalam KUA, setelah KUA dia akan masuk ke dalam RKA SKPD. Ada 46 SKPD yang akan dikolaborasikan menjadi rencana APBD,” ujarnya seusai Rapat Paripurna ke-28 DPRD Kaltim, Senin (4/8/2025).

Ia menegaskan, mekanisme tersebut memastikan fungsi representasi DPRD tidak berhenti hanya menerima aspirasi, tetapi berlanjut hingga tahap implementasi kebijakan melalui anggaran. Aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal disebutnya harus terakomodasi dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar benar-benar dirasakan manfaatnya.

Baca Lainnya :

• Fraksi Demokrat–PPP Serap 249 Aspirasi Reses, Desak Pemprov Kaltim Tindak Lanjut0
• Fraksi PAN–NasDem Desak Pemprov Kaltim Tindaklanjuti 298 Aspirasi Reses0
• PKB DPRD Kaltim Desak Pemerintah Atasi Ketimpangan Layanan Dasar0
• Gerindra DPRD Kaltim Desak Perlindungan Lahan Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan0
• Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Soroti Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Warga0

“Kita ingin pembangunan ini hadir dan dirasakan langsung oleh rakyat, bukan hanya berupa program di atas kertas, tetapi dalam bentuk perubahan nyata di kehidupan mereka,” tegasnya.

Paripurna yang turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, perwakilan Pemprov Kaltim, serta Forkopimda ini menjadi momentum strategis memperkuat sinergi legislatif dan eksekutif dalam perencanaan anggaran. Hasanuddin menutup dengan menegaskan komitmen DPRD sebagai jembatan aspirasi rakyat. “Semua ini harus masuk dalam RKPD. Harapan kita, tidak ada satu pun aspirasi yang terabaikan, apalagi jika menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)