ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalimantan Timur meminta pemerintah daerah memberi perhatian serius terhadap ketimpangan layanan dasar yang masih dirasakan masyarakat di berbagai wilayah. Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, dalam Rapat Paripurna ke-28 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (4/8/2025).

Dalam laporan hasil reses 1–8 Juli 2025, Fraksi PKB merangkum 42 poin aspirasi prioritas yang mencakup sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial ekonomi, keagamaan, hingga pelayanan publik. “Masyarakat mengeluhkan banyak hal, mulai dari buruknya layanan BPJS, keterbatasan waktu rawat inap, hingga sulitnya akses air bersih dan penerangan jalan di sejumlah kawasan,” kata Jahidin.

Di bidang pendidikan, tercatat 34 aspirasi yang mencerminkan kebutuhan warga akan fasilitas formal maupun keagamaan. Menurutnya, kualitas pendidikan menjadi fondasi kemajuan daerah yang harus diprioritaskan. Bidang sosial-ekonomi menjadi sektor paling banyak disorot dengan 80 usulan, diikuti isu kesehatan yang menuntut penguatan posyandu, penambahan tenaga medis, ambulans desa, hingga fasilitas ramah disabilitas.

Baca Lainnya :

• Gerindra DPRD Kaltim Desak Perlindungan Lahan Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan0
• Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Soroti Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Warga0
• DPRD Kaltim Dukung Unmul Buka Program Studi Kedokteran Hewan0
• DPRD Kaltim Tekankan Percepatan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan0
• DPRD Kaltim Dorong Aspirasi Ekonomi, Pertanian, Perikanan, dan Sosial0

Fraksi PKB juga menyoroti persoalan iuran dan layanan BPJS yang dinilai memberatkan masyarakat. Sementara di sektor keagamaan, terdapat 62 aspirasi terkait rehabilitasi masjid dan mushola serta penyediaan ambulans sosial. Masalah infrastruktur dasar kembali mencuat, dengan 47 aspirasi menyoroti keterbatasan listrik dan kesulitan air bersih di pesisir dan pedalaman.

“Kalimantan Timur sedang tumbuh dan berkembang, tetapi masyarakat lapisan bawah belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan. Kebutuhan dasar seperti penerangan dan air bersih seharusnya tidak menjadi kemewahan,” ujar Jahidin.

Fraksi PKB menegaskan aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti sebagai laporan seremonial. “Ini bagian dari mandat rakyat yang harus diterjemahkan dalam program konkret,” tutupnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)