Analognews.id, BONTANG - Pemerintah Kota Bontang menegaskan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 akan difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat. Langkah tersebut diambil menyusul menurunnya kemampuan fiskal daerah, sementara kebutuhan pembangunan terus meningkat.

Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang dengan agenda penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa (4/8/2026).

Sambutan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni yang dibacakan Wakil Wali Kota Agus Haris menyebutkan, keterbatasan anggaran menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bijak. Karena itu, pemerintah akan lebih selektif dalam menentukan program agar belanja daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Lainnya :

• DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut0
• DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan0
• DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani0
• DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya 0
• DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan0

“Kondisi fiskal yang kita hadapi mengharuskan pemerintah menetapkan skala prioritas secara cermat. Anggaran yang tersedia harus diarahkan pada program yang memberi dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Agus Haris membacakan sambutan wali kota.

Dalam dokumen KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,95 triliun, sedangkan belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2 triliun. Pemerintah menyebut penyusunan anggaran dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan masih besarnya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Meski demikian, Pemkot tetap berupaya memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pengelolaan aset daerah, serta peningkatan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), tanpa menambah beban masyarakat.

Belanja daerah nantinya diprioritaskan untuk mendukung pelayanan dasar, mulai dari pendidikan, kesehatan, percepatan penurunan stunting, pembangunan infrastruktur, penguatan UMKM, peningkatan kualitas tenaga kerja, ketahanan pangan, perlindungan lingkungan, hingga digitalisasi pelayanan publik.

Menurut Agus Haris, kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi pijakan penting dalam penyusunan APBD yang akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD. Ia berharap seluruh tahapan dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran dan tetap menjaga kualitas pelayanan publik meski ruang fiskal terbatas.

“Harapan kami, APBD 2027 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efektif. Dengan anggaran yang ada, pemerintah bersama DPRD harus memastikan setiap program yang dijalankan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Bontang,” tutupnya.