Analognews.id, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang terus memperluas penerapan transaksi digital dalam pengelolaan penerimaan daerah. Hingga semester I 2026, transaksi pajak daerah yang dilakukan secara digital telah mencapai 83,4 persen, sementara transaksi retribusi daerah mencapai 95,3 persen.

Capaian tersebut disampaikan dalam High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Bontang Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang, Kamis (23/7/2026).

Kegiatan tersebut menjadi forum evaluasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) semester I sekaligus membahas langkah penguatan digitalisasi transaksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan penerimaan daerah.

Baca Lainnya :

Pj Sekretaris Daerah Kota Bontang, Akhmad Suharto, dalam laporannya menyampaikan implementasi digitalisasi transaksi daerah menunjukkan perkembangan positif sejak 2022 hingga semester pertama 2026.

Untuk transaksi pajak daerah, sebanyak 83,4 persen telah menggunakan sistem digital dan 9,4 persen masih semi digital. Sementara pada transaksi retribusi daerah, penerapan sistem digital telah mencapai 95,3 persen, sedangkan 4,7 persen masih menggunakan mekanisme semi digital.

Adapun target penerimaan pajak daerah dan retribusi pada 2026 ditetapkan sebesar Rp355,73 miliar. Hingga semester I, realisasinya telah mencapai Rp182,46 miliar.

“Capaian semester pertama ini menjadi gambaran bahwa proses digitalisasi penerimaan daerah terus bergerak. Selanjutnya perlu kita jaga konsistensinya sekaligus mencari ruang untuk memperluas penerapannya,” kata Suharto.

Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan evaluasi ETPD perlu diarahkan tidak hanya pada pencapaian angka digitalisasi, tetapi juga pada dampak yang dirasakan masyarakat.

Menurutnya, keberadaan sistem pembayaran digital harus mampu membuat proses pelayanan lebih praktis sekaligus memperkuat tata kelola pemerintahan.

“Ukuran keberhasilan digitalisasi bukan sekadar berapa banyak kanal pembayaran yang tersedia, tetapi sejauh mana masyarakat merasakan proses yang lebih sederhana dan pemerintah memperoleh sistem pengelolaan yang lebih tertib,” ujar Neni.

Ia menyebut elektronifikasi transaksi memiliki sejumlah manfaat, mulai dari memperkuat transparansi pengelolaan keuangan, mempercepat proses pembayaran, meningkatkan efisiensi pelayanan, memperluas pilihan pembayaran non-tunai, hingga menyediakan data yang dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan.

Namun, Neni mengingatkan bahwa penyediaan perangkat dan kanal pembayaran digital harus diikuti dengan pemanfaatan secara konsisten oleh perangkat daerah maupun masyarakat.

“Teknologi hanyalah alat. Yang menentukan hasil akhirnya adalah bagaimana seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan menggunakannya secara konsisten untuk memperbaiki pelayanan dan pengelolaan pendapatan,” tegasnya.

Karena itu, ia meminta TP2DD terus membangun koordinasi dengan Bank Indonesia, Bankaltimtara, instansi vertikal, pelaku usaha, serta pihak terkait lainnya. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala sekaligus memperluas ekosistem transaksi non-tunai di Bontang.

Sebagai bagian dari penguatan implementasi ETPD, Neni secara simbolis menyerahkan perangkat alat pembayaran digital kepada tiga OPD, yakni Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP), Dinas Perhubungan, serta Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkim).

Penyerahan perangkat tersebut menjadi salah satu langkah untuk memperluas penggunaan transaksi non-tunai pada sektor pelayanan publik dan penerimaan retribusi daerah.

High Level Meeting TP2DD juga menghadirkan Pemimpin Divisi Funding dan Customer Management Bankaltimtara Pusat Amuniantoyo serta Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Timur Setya Dodi Ermawan sebagai narasumber.

Turut hadir Pimpinan Bankaltimtara Cabang Bontang Arie Herlambang beserta jajaran, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sony Suwito Adi Cahyono, para staf ahli, kepala bagian Setda, Kepala Bapenda Bontang Natalia Trisnawati selaku pelaksana kegiatan, seluruh kepala perangkat daerah dan unit kerja pengampu retribusi daerah, serta anggota TP2DD Kota Bontang.