ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle dari Fraksi Partai Gerindra, menegaskan pentingnya penguatan ketahanan pangan dan perlindungan lahan pertanian produktif di daerah. Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna penyampaian hasil reses masa sidang II tahun 2025, Senin (4/8/2025).

Menurutnya, Kaltim memiliki tanggung jawab besar sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Lonjakan jumlah penduduk akibat pembangunan IKN dan arus migrasi diperkirakan berdampak langsung pada kebutuhan pangan. “Ketergantungan Kaltim pada pasokan luar daerah harus ditekan. Pemerintah provinsi perlu serius memperkuat sektor pertanian dan menjaga lahan produktif dari alih fungsi,” tegasnya.

Hasil reses Fraksi Gerindra menunjukkan keresahan petani terkait semakin sempitnya lahan produktif akibat pembangunan infrastruktur dan perumahan. Ia mendorong pemerintah menetapkan kebijakan tegas agar lahan pertanian tidak dialihkan untuk kepentingan lain, termasuk investasi besar.

Baca Lainnya :

• Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Soroti Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Warga0
• DPRD Kaltim Dukung Unmul Buka Program Studi Kedokteran Hewan0
• DPRD Kaltim Tekankan Percepatan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan0
• DPRD Kaltim Dorong Aspirasi Ekonomi, Pertanian, Perikanan, dan Sosial0
• Aspirasi Reses DPRD Kaltim Didominasi Infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan0

Dalam laporannya, Sabaruddin mengusulkan langkah konkret seperti pencetakan sawah baru, pembangunan saluran irigasi, penyediaan pupuk dan bibit unggul, serta pelatihan bagi petani agar lebih produktif. Sektor perikanan dan peternakan juga menjadi sorotan, dengan aspirasi nelayan yang membutuhkan kapal dan alat tangkap, sementara peternak meminta dukungan bibit ternak dan pakan.

“Kaltim tidak boleh hanya menjadi penonton dalam pembangunan IKN. Petani, nelayan, dan peternak harus mendapat peran nyata dalam rantai pasokan pangan nasional,” ujarnya. Ia berharap seluruh aspirasi tersebut dapat diformulasikan dalam kebijakan pemerintah provinsi dan masuk dalam RPJMD Kaltim. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)