ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Apansyah, dari Fraksi Partai Golkar, menegaskan hasil reses masa sidang II tahun 2025 kembali menyoroti tiga sektor utama: infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Aspirasi masyarakat di enam daerah pemilihan se-Kaltim menunjukkan tiga bidang ini masih menjadi kebutuhan paling mendesak.

Pada sektor infrastruktur, masyarakat mendesak perbaikan jalan poros, jembatan, drainase, hingga penanganan banjir. Usulan lain mencakup semenisasi jalan lingkungan, pembangunan gorong-gorong, serta perlindungan wilayah pesisir dengan pemecah ombak, khususnya di Pulau Derawan dan Maratua. Persoalan listrik dan air bersih juga belum teratasi sepenuhnya. “Masih ada desa yang belum teraliri listrik PLN, sementara sambungan air bersih pun kerap bermasalah, baik dari segi distribusi maupun kualitas,” kata Apansyah saat rapat paripurna DPRD Kaltim, Senin (4/8/2025).

Di bidang pendidikan, masyarakat menunggu kejelasan program biaya pendidikan gratis dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Mereka juga mendorong pemerataan distribusi guru, pembangunan sekolah baru, renovasi ruang kelas, serta peningkatan laboratorium dan fasilitas SMK, termasuk asrama dan sarana olahraga. Praktik jual beli buku di sekolah pun masih dikeluhkan orang tua murid.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Serap 515 Aspirasi Warga dari Reses Masa Sidang II0
• Fraksi PDIP Desak Pemprov Kaltim Tindaklanjuti Aspirasi Warga0
• DPRD Kaltim Soroti Polemik Pengibaran Bendera Bajak Laut Menjelang HUT RI0
• Dialog Publik Dorong Implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan di Kaltim0
• Firnadi Ikhsan Ajak Masyarakat Kawal Transparansi APBD Kaltim0

Sementara di sektor kesehatan, keluhan banyak terkait kepesertaan BPJS, khususnya mandiri kelas 3. Banyak warga mengaku kesulitan membayar iuran bulanan, meski tetap membutuhkan layanan kesehatan. Aspirasi lain adalah peningkatan sarana posyandu untuk balita dan lansia yang dinilai masih minim.

Apansyah menegaskan seluruh masukan akan diformulasikan dalam pokok-pokok pikiran DPRD sebagai masukan pada Musrenbang RKPD. “Kami tidak ingin suara masyarakat berhenti di kertas laporan. Harus ada tindak lanjut nyata yang bisa dirasakan,” tegasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)