ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur mendesak Pemerintah Provinsi segera menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat hasil reses masa sidang II tahun 2025. Laporan ini disampaikan Baba, mewakili Fraksi PDIP, dalam Rapat Paripurna ke-28 di Gedung Utama DPRD Kaltim, Senin (4/8/2025).

Fraksi PDIP menyoroti kerusakan infrastruktur jalan di Kutai Barat, Mahakam Ulu, dan Penajam Paser Utara yang dinilai menghambat distribusi hasil bumi, akses pendidikan, kesehatan, hingga layanan dasar masyarakat. Selain itu, keluhan petani terkait sulitnya memperoleh dukungan sarana produksi, irigasi, serta jalan usaha tani juga mengemuka.

Di sisi lain, ekspansi perkebunan sawit di Kutai Kartanegara dan Kutai Barat disebut memperparah kerusakan lingkungan. Warga melaporkan berkurangnya sumber air, menurunnya kualitas tanah, dan kekeringan lahan pasca masuknya perkebunan. Fraksi PDIP juga menilai alih fungsi lahan produktif menjadi tambang maupun perkebunan berpotensi mengancam ketahanan pangan serta ekosistem jangka panjang.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Soroti Polemik Pengibaran Bendera Bajak Laut Menjelang HUT RI0
• Dialog Publik Dorong Implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan di Kaltim0
• Firnadi Ikhsan Ajak Masyarakat Kawal Transparansi APBD Kaltim0
• DPRD Kaltim Bahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup0
• DPRD Kaltim Desak Penyelesaian Polemik Ganti Rugi Jalan Rapak Indah Samarinda0

Masalah sosial dan keagamaan turut diangkat, termasuk rumitnya prosedur izin pendirian rumah ibadah dan minimnya bantuan renovasi. Banyak rumah ibadah yang sudah lama berdiri disebut belum memiliki legalitas akibat kendala administrasi.

Fraksi PDIP menegaskan laporan reses ini harus menjadi dasar penyusunan APBD dan program pembangunan daerah, bukan sekadar formalitas tahunan. “Ini suara rakyat yang harus masuk dalam perencanaan, bukan hanya jadi arsip,” tegas Baba. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)