ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Yayasan Komunitas Ladang Samarinda menggelar Dialog Publik bertajuk “Menuju Pemajuan Kebudayaan di Kaltim” di Warkop Bagios, Samarinda, Sabtu (2/8/2025). Kegiatan ini menghadirkan sejumlah pegiat budaya dan pemerhati kebijakan publik untuk membahas arah kebijakan kebudayaan di Kalimantan Timur.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, yang turut hadir menekankan pentingnya implementasi Perda Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemajuan Kebudayaan. Menurutnya, regulasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap eksistensi budaya lokal.

“Perda Nomor 10/2022 ini adalah payung hukum untuk melindungi pelaku kebudayaan di Kaltim. Regulasi ini penting agar ada kepastian hukum,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Firnadi Ikhsan Ajak Masyarakat Kawal Transparansi APBD Kaltim0
• DPRD Kaltim Bahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup0
• DPRD Kaltim Desak Penyelesaian Polemik Ganti Rugi Jalan Rapak Indah Samarinda0
• DPRD Kaltim Gelar Paripurna, Bahas Ranperda BUMD dan Laporan Reses0
• DPRD Kaltim Kawal Dukungan untuk DMI dan Penguatan Fungsi Masjid0

Sarkowi menyoroti minimnya alokasi anggaran sektor kebudayaan, meski isu budaya kerap diangkat dalam konteks pembangunan daerah. Ia menilai, keberpihakan anggaran terhadap budaya masih berada pada prioritas kesekian.

Ia juga menegaskan perlunya Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai turunan Perda agar pemajuan kebudayaan dapat dijalankan secara rinci, termasuk pembentukan dewan kesenian dan lembaga kebudayaan resmi di bawah pemerintah daerah.

“Kami harapkan akan ada progres yang jelas. Pemprov, swasta, dan komunitas harus sama-sama terlibat sehingga pemajuan kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku seni dan budaya,” tutupnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)