- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Firnadi Ikhsan Ajak Masyarakat Kawal Transparansi APBD Kaltim

Keterangan Gambar : Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Firnadi Ikhsan. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Firnadi Ikhsan, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pesan ini ia sampaikan dalam kegiatan Dialog Rakyat yang digelar di Desa Liang Ulu, Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Sabtu (2/8/2025).
Sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltim yang membidangi perekonomian dan pendapatan daerah, Firnadi menekankan bahwa transparansi dan efisiensi anggaran harus menjadi prinsip utama dalam pengelolaan APBD.
“Anggaran daerah bukan hanya urusan pemerintah dan DPRD, tetapi milik seluruh rakyat. Maka pengawasan juga harus melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Bahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup0
- DPRD Kaltim Desak Penyelesaian Polemik Ganti Rugi Jalan Rapak Indah Samarinda0
- DPRD Kaltim Gelar Paripurna, Bahas Ranperda BUMD dan Laporan Reses0
- DPRD Kaltim Kawal Dukungan untuk DMI dan Penguatan Fungsi Masjid0
- DPRD Kaltim Dukung Unmul Buka Prodi Kedokteran Hewan0
Dalam dialog bertema “Pengawasan Penggunaan APBD Kaltim” tersebut, Firnadi menjelaskan mekanisme penyusunan anggaran, mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat desa dan kecamatan hingga pembahasan di DPRD provinsi. Ia mengajak masyarakat memahami proses tersebut agar usulan pembangunan sesuai kebutuhan riil serta menghindari kesalahpahaman dalam penyaluran bantuan maupun proyek pembangunan.
Kegiatan ini mendapat apresiasi dari warga. Tokoh masyarakat Desa Liang Ulu, H. Kholil, berharap forum serupa dapat terus dilaksanakan secara rutin. “Dialog seperti ini membuka ruang aspirasi dan membantu masyarakat memahami apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah untuk pembangunan desa,” tuturnya.
Firnadi berharap melalui forum semacam ini terjalin sinergi antara masyarakat dan lembaga legislatif dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang bersih, akuntabel, dan partisipatif. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
