- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Kaltim Soroti Polemik Pengibaran Bendera Bajak Laut Menjelang HUT RI

Keterangan Gambar : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI, muncul polemik pengibaran bendera bajak laut Jolly Roger dari serial anime One Piece. Fenomena ini turut mendapat perhatian Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi.
Darlis menilai pengibaran simbol bajak laut pada momen kenegaraan berpotensi menimbulkan dampak negatif, terlebih jika dilakukan dengan maksud provokatif. “Sangat disayangkan, apalagi di tengah kita akan merayakan hari kemerdekaan,” ujarnya di Samarinda, Minggu (3/8/2025).
Menurutnya, momen kemerdekaan harus dimaknai dengan menjunjung tinggi simbol negara. “Merah Putih bukan sekadar rutinitas tahunan, tapi bentuk penghormatan kepada perjuangan para pahlawan,” tegas politisi PAN tersebut.
Baca Lainnya :
- Dialog Publik Dorong Implementasi Perda Pemajuan Kebudayaan di Kaltim0
- Firnadi Ikhsan Ajak Masyarakat Kawal Transparansi APBD Kaltim0
- DPRD Kaltim Bahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup0
- DPRD Kaltim Desak Penyelesaian Polemik Ganti Rugi Jalan Rapak Indah Samarinda0
- DPRD Kaltim Gelar Paripurna, Bahas Ranperda BUMD dan Laporan Reses0
Darlis memahami adanya pihak yang menjadikan simbol populer sebagai bentuk kritik, namun ia menekankan ekspresi itu harus disalurkan melalui cara yang sah. “Kebebasan berpendapat boleh, tapi jangan sampai merongrong kedaulatan negara atau merendahkan simbol kenegaraan,” tandasnya.
Ia pun mengajak masyarakat lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi, terutama saat bangsa memperingati hari kemerdekaan. “Mari kita jaga makna simbol negara, karena itu bagian dari semangat patriotisme,” tutupnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
