ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi Demokrat–PPP DPRD Kalimantan Timur menegaskan agar Pemerintah Provinsi tidak mengabaikan 249 aspirasi masyarakat yang dihimpun selama reses masa sidang II tahun 2025. Laporan resmi hasil reses itu dibacakan anggota DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, dalam Rapat Paripurna ke-28, Senin (4/8/2025).

Kegiatan reses berlangsung 1–8 Juni 2025 dengan kunjungan ke 12 kecamatan dan 28 desa/kelurahan di Dapil 2 (Balikpapan), Dapil 3 (Paser–Penajam Paser Utara), serta Dapil 6 (Bontang–Kutai Timur–Berau). Mayoritas aspirasi berkaitan dengan infrastruktur dan pendidikan, termasuk perbaikan jalan lingkungan, pembangunan jembatan, penyediaan air bersih, hingga penerangan jalan umum. Warga juga mendesak pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur dan Muara Wahau serta pelebaran Jalan Mulawarman sebagai akses vital menuju Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman.

Di sektor pendidikan, keluhan menyasar keterbatasan ruang kelas, fasilitas sekolah yang minim, dan program bantuan pendidikan Gratispol yang belum tersosialisasi. Warga juga menyoroti kualitas layanan BPJS di puskesmas dan rumah sakit, serta keterbatasan tenaga kesehatan di sejumlah daerah.

Baca Lainnya :

• Fraksi PAN–NasDem Desak Pemprov Kaltim Tindaklanjuti 298 Aspirasi Reses0
• PKB DPRD Kaltim Desak Pemerintah Atasi Ketimpangan Layanan Dasar0
• Gerindra DPRD Kaltim Desak Perlindungan Lahan Pertanian dan Penguatan Ketahanan Pangan0
• Fraksi Gerindra DPRD Kaltim Soroti Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Warga0
• DPRD Kaltim Dukung Unmul Buka Program Studi Kedokteran Hewan0

Selain itu, petani dan nelayan mengusulkan bantuan alat, bibit unggul, perahu, hingga akses permodalan. Aspirasi penguatan ekonomi lokal juga muncul dari pelaku UMKM dan komunitas desa yang berharap adanya bantuan modal usaha, pelatihan, dan fasilitasi pasar.

Nurhadi menegaskan, pemerintah tidak boleh menolak usulan masyarakat hanya karena kendala administrasi. “Jika ada usulan yang dikembalikan karena persoalan administratif, seharusnya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan anggota pengusul. Jangan langsung dibatalkan sepihak,” tegasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)