ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Abdulloh, menegaskan perusahaan tambang tidak boleh lagi menggunakan jalan umum sebelum membangun jalur khusus sendiri. Penegasan ini . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Timur menuntaskan reses masa sidang II tahun 2025 dengan menghimpun ratusan aspirasi masyarakat dari lima daerah pemilihan pada 1–8 . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur menegaskan aturan disiplin bagi anggota legislatif yang absen tanpa keterangan dalam rapat paripurna. Anggota yang tercatat enam kali . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan kunjungan kerja ke DPRD Jakarta, Rabu (6/8/2025), dalam rangka studi komparatif untuk memperkuat strategi legislasi, pengelolaan anggaran, serta . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan DPRD Kalimantan Timur memulai rapat kerja perdana di Balikpapan, Rabu (6/8/2025). Rapat yang dipimpin Ketua Pansus Sarkowi V. . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendesak penyelesaian sengketa Jalan Rapak Indah dilakukan dengan melibatkan lembaga penegak hukum. Dalam rapat dengar pendapat (RDP), DPRD sepakat . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Setelah hampir tiga dekade tanpa kejelasan, sengketa lahan pembangunan Jalan Rapak Indah di Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, kembali mencuat ke permukaan. . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Yenni Eviliana, menegaskan pentingnya reformasi sistem penjadwalan kegiatan legislatif agar lebih adaptif, relevan, dan mendukung fungsi representasi serta . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Untuk memperkuat efektivitas kelembagaan dan mendorong penyusunan agenda kerja yang lebih adaptif, Badan Musyawarah (Banmus) dan Badan Kehormatan (BK) DPRD Kalimantan Timur melakukan . . .
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Panitia Khusus DPRD Kaltim mendorong agar Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH) mencakup sanksi tegas bagi perusahaan perusak lingkungan dan membuka ruang . . .
.jpg)
.jpg)
.jpg)
