ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), pelaku usaha, dan lembaga keuangan syariah dalam memperkuat ekosistem ekonomi berbasis syariah di Kaltim.

Hal ini ia sampaikan saat menghadiri Rakornas Pusat Inkubasi Bisnis Syariah (PINBAS) MUI dan Indonesia Coffee Meetup 2025 di Balikpapan, 1–3 Agustus 2025. Acara tersebut menjadi forum strategis untuk merumuskan arah kebijakan pengembangan usaha halal dan ekonomi keumatan.

“DPRD Kaltim siap bersinergi dengan MUI dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan ekosistem bisnis syariah tumbuh berkelanjutan dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Darlis.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Fokus Perkuat SDM Lewat Pendidikan, UMKM, dan Tenaga Kerja0
• DPRD Kaltim Dorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Merata0
• DPRD Kaltim Desak BUMD Segera Sesuaikan Tata Kelola dengan PP 54/20170
• Ketua DPRD Kaltim Pastikan Aspirasi Reses Terintegrasi ke Perencanaan Daerah0
• Fraksi Demokrat–PPP Serap 249 Aspirasi Reses, Desak Pemprov Kaltim Tindak Lanjut0

Ia menekankan peran UMKM, pesantren, dan komunitas muslim sebagai penggerak utama ekonomi syariah. Pesantren, lanjutnya, harus berkembang bukan hanya sebagai pusat dakwah dan pendidikan, tetapi juga pusat pertumbuhan wirausaha berbasis syariah yang mandiri dan kompetitif.

Menurut Darlis, hasil Rakornas PINBAS MUI, yang membahas regulasi usaha syariah, digitalisasi bisnis halal, hingga strategi branding produk halal untuk pasar global, dapat menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan daerah. “Pembangunan ke depan tidak cukup hanya bertumpu pada infrastruktur, tapi juga memperkuat fondasi sosial-ekonomi masyarakat dari sisi pemberdayaan umat,” tegasnya.

Ia berharap ekonomi syariah benar-benar diimplementasikan dalam kebijakan pembangunan daerah, bukan sekadar jargon, melainkan mampu membawa perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kaltim. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)