ANALOGNEWS.id, SAMARINDA - Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa hasil reses dan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD harus menjadi bagian utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Ia meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui para wakil rakyat.

Menurut Hasanuddin, pokir DPRD bukan sekadar daftar keinginan politis, melainkan hasil penjaringan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah pemilihan. Karena itu, setiap usulan yang telah disampaikan seharusnya menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Baca Lainnya :

• Belum Ada Keputusan Pergantian Sekwan DPRD Kaltim0
• DPRD Kaltim Desak APH Tindak Tegas Kasus Tambang0
• DPRD Kaltim Minta Pemprov Tindaklanjuti Aspirasi Warga0
• DPRD Kaltim: Perusahaan Tambang Wajib Bangun Jalan Sendiri0
• PKS DPRD Kaltim Serap Aspirasi, Enam Sektor Jadi Fokus0

“Pokir adalah wujud suara rakyat yang kami serap langsung di lapangan. Pemerintah daerah wajib menempatkannya dalam dokumen perencanaan, supaya pembangunan yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya, Kamis (7/8/2025).

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sejak awal perencanaan. Tujuannya, agar program kerja yang dirancang tidak tumpang tindih dan tepat sasaran.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, tanpa tindak lanjut konkret, aspirasi warga yang disampaikan melalui forum reses hanya akan menjadi catatan tanpa makna.

“Kami tidak ingin masukan dari warga hanya jadi catatan yang terabaikan,” tegasnya.

Hasanuddin berharap pemerintah daerah memberikan perhatian penuh dan mengintegrasikan seluruh pokir DPRD ke dalam kebijakan pembangunan. Dengan begitu, hasil reses benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)