ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan belum ada keputusan resmi terkait mutasi atau pergantian Sekretaris DPRD (Sekwan) Norhayati Usman. Ia menepis isu bahwa kericuhan koordinasi internal menjadi alasan untuk melakukan pergantian jabatan.

Menurut Hasanuddin, mutasi jabatan Sekwan tidak bisa diputuskan sepihak dan harus melalui mekanisme formal. “Kalau memang mau diganti, silakan bersurat secara resmi. Kami pasti tanggapi. Tapi saat ini beliau masih menjabat sebagai Sekretaris Banggar dan akan pensiun sekitar lima bulan lagi,” ujarnya.

Ia juga membantah klaim bahwa jadwal rapat paripurna disampaikan mendadak hingga membuat Gubernur absen. Menurutnya, jadwal telah disebarkan jauh hari melalui Badan Musyawarah (Banmus) dan diingatkan kembali sebelum pelaksanaan. “Jadi tidak ada alasan soal penjadwalan yang mendadak,” tegasnya.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Desak APH Tindak Tegas Kasus Tambang0
• DPRD Kaltim Minta Pemprov Tindaklanjuti Aspirasi Warga0
• DPRD Kaltim: Perusahaan Tambang Wajib Bangun Jalan Sendiri0
• PKS DPRD Kaltim Serap Aspirasi, Enam Sektor Jadi Fokus0
• BK DPRD Kaltim Tegaskan Sanksi untuk Anggota Bolos0

Terkait sorotan koordinasi, Hasanuddin menilai posisi Sekwan memang unik, karena secara struktural berada di bawah Pemprov, tetapi secara operasional bekerja di DPRD. Meski demikian, ia memastikan masa jabatan Norhayati yang tersisa beberapa bulan tidak akan menjadi kendala besar.

Sementara itu, Norhayati Usman menanggapi isu ini dengan tenang. Ia menegaskan tidak ada konflik internal di sekretariat DPRD. “Tidak ada masalah. Semua baik-baik saja. Saya hanya izin sakit, bukan cuti,” singkatnya.

Hasanuddin menambahkan, penting bagi pejabat struktural menghargai forum DPRD dengan hadir dalam rapat-rapat resmi. Namun, hal tersebut bukan alasan untuk memaksakan pergantian Sekwan tanpa prosedur yang jelas. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)