ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya percepatan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Provinsi. Pandangan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-29, Jumat (8/8/2025), yang membahas perubahan Perda terkait PT Migas Mandiri Pratama dan PT Jamkrida Kaltim.

Perwakilan Fraksi Golkar, Sarkowi V Zahry, menyatakan kedua Raperda tersebut memiliki urgensi tinggi karena langsung menyangkut tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor energi dan ekonomi kerakyatan.

“Raperda ini berkaitan dengan penguatan kelembagaan dua BUMD strategis. Kami berharap pembahasannya tidak terhambat birokrasi internal atau dinamika politik yang tidak substansial,” tegasnya.

Baca Lainnya :

• Fraksi Golkar Dorong Jamkrida Perkuat UMKMK di Kaltim0
• Fraksi PAN–Nasdem Dukung Revisi Perda PT Migas Mandiri Pratama0
• DPRD Kaltim Bahas Dua Raperda BUMD dalam Paripurna ke-290
• DPRD Kaltim Pastikan Pokir Hasil Reses Masuk Mekanisme Perencanaan Resmi Daerah0
• Ketua DPRD Kaltim Minta Pemda Serius Tindaklanjuti Aspirasi Warga Hasil Reses0

Golkar menekankan agar pembahasan berjalan efisien, transparan, dan berbasis data. Mereka meminta seluruh dokumen pendukung, termasuk naskah akademik, analisis manfaat, risiko, serta dampak terhadap pendapatan daerah dan pelayanan publik disampaikan secara komprehensif.

Menurut Fraksi Golkar, keterbukaan informasi penting agar publik memahami arah kebijakan daerah sekaligus menjaga akuntabilitas DPRD.

“Regulasi bukan sekadar produk hukum, tapi alat untuk memperbaiki sistem,” ujar Sarkowi.

Fraksi Golkar juga mendesak segera dibentuk Panitia Khusus (Pansus) dengan timeline kerja yang realistis, sehingga pembahasan bisa tuntas tepat waktu.

Sikap ini disebut sebagai wujud komitmen Fraksi Golkar dalam memperkuat fungsi legislasi dan pengawasan DPRD, sekaligus mendukung reformasi BUMD yang dijalankan Pemerintah Provinsi Kaltim. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)