ANALOGNEWS.id, BONTANG - Dewan mendorong Pemerintah Kota Bontang untuk segera melakukan promosi pariwisata terukur jika ingin menjadikan sektor wisata sebagai pendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Anggota Komisi II DPRD Bontang, Suharno mengatakan promosi pariwisata agar maksimal jika pemerintah telah menyiapkan kelompok kerja khsusus atau Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Wali Kota Bontang sudah menetapkan, bahwa Kota Bontang ditetapkan sebagai kota pariwisata sebaiknya seiring dengan perangkat pendukungnya. 

Baca Lainnya :

• Rekrutmen Tenaga Kerja Lokal Masih Minim, Dewan Minta Loker Dibuka Satu Pintu0
• Dewan Sebut Perlu Sosialisasi Kemudahan Pasien BPJS Bisa Daftar Online 0
• Pekan Depan Komisi III DPRD Bakal Lakukan Peninjauan Pembangunan Kelas di SMPN 1 dan 20
• DPRD Bontang Panggil SPBU dan Pertamina, Pertanyakan Soal Kelangkaan BBM Solar Subsidi0
• Komisi I DPRD Bontang Mediasi Perselisihan Tenaga Kerja dan Perusahaan0

"Perkembangan pariwisata terus kita bahas, termasuk pembentukan BPPD," katanya, Jumat (17/11/2023). 

Dia bilang, tanpa mengencarkan promosi, pariwisata tak akan berkembang. Sebab, kunjungan pariwisata akan terus bertambah jika promosi menjangkau seluruh lapisan. 

Menurutnya, destinasi wisata yang ada di Kota Taman saat ini memiliki daya tarik untuk dikunjungi berulang. Untuk itu penting memasarkan ootensi ini kepada khalayak. 

“Apa artinya jika destinasi yang bagus tetapi tidak diketahui oleh masyarakat luar,” ujarnya.

Lebih lanjut dia katakan, untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai oendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), harus menarik pengunjung dari luar daerah. Sebab selama ini kata Suharno, kegiatan wisata hanya melibatkan warga lokal. 

Nantinya jika wisatanya di suatu daerah maju, itu karena adanya warga yang datang berkunjung. Selain memperkenalkan pariwisatanya, juga membangun Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang berada di Bontang.

“Jika orang luar yang datang, akan berdampak ke sektor lain, seperti penginapan, rumah makan, bahkan ke UMKM. Ini akan membantu perekonomian masyarakat," kata polisi partai Keadilan Sejahtera itu. (*)