ANALOGNEWS.id, BONTANG - Dewan dorong sosialiasi sistem pandaftaran online untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi I DPRD Bontang Abdul Haris meminta pemerintah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) untuk mensosialisasikan soal pendaftaran online pasien di fasilitas kesehatan (faskes)

Dia bilang, banyak masyarakat kerap dibuat bingung dengan mekanisme pendaftaran BPJS Kesehatan. Apalagi, masih banyak yang belum mengetahui soal aplikasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Baca Lainnya :

• Pekan Depan Komisi III DPRD Bakal Lakukan Peninjauan Pembangunan Kelas di SMPN 1 dan 20
• DPRD Bontang Panggil SPBU dan Pertamina, Pertanyakan Soal Kelangkaan BBM Solar Subsidi0
• Komisi I DPRD Bontang Mediasi Perselisihan Tenaga Kerja dan Perusahaan0
• Antisipasi Potensi Lonjakan Harga Pangan Jelang Nataru, Dewan Bakal Gelar Raker dengan OPD0
• Hindari Investasi Bodong, Ketua DPRD Bontang Minta Warga Tak Gampang Tergiur Untung Besar0

Untuk itu, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi kalau bisa mendaftar online melalui aplikasi JKN supaya  masyarakat paham.

"Agar masyarakat mengerti bahwa sekarang ini sudah sangat cangih, apapun itu semuanya sekarang serba online, bahkan untuk mengantri, mengambil obat, dan sebagainya," katanya beberapa waktu lalu.

Abdul Haris menyebut, jika saat ini masih banyak masyarakat yang belum paham akan teknologi yang semakin canggih. Sehingga pemerintah didorong untuk bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa untuk pelayanan di fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Menurutnya, dimana pun sistem online, bahkan di Rumah Sakit (RS) pun juga begitu. Ada suatu aplikasi yang harus bisa diakses, jadi tidak perlu lagi datang terlalu awal untuk mengantri, karena sudah semua dipermudah lewat online.

“Masih banyak masyarakat kita yang gaptek padahal kalau mereka paham maka mereka tidak perlu datang lebih awal untuk mengantre” jelas politisi PKB itu.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bontang, Akhmad Hamid menyetujui usulan tersebut. Diapun mengaku akan segera berkordianasi dengan BPJS Kesehatan.

"Kami sepakat, dan akan kita tindak lanjuti untuk koordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan," ujarnya. (*)