ANALOGNEWS.id, PPU - Di tengah wacana kerja sama penyediaan air baku yang melibatkan pemerintah daerah Penajam Paser Utara (PPU) dan pihak swasta, Anggota Komisi III DPRD PPU, Jhon Kenedy, menilai bahwa arah utama dari proyek ini kemungkinan besar ditujukan untuk menyuplai kebutuhan air bersih kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), bukan semata untuk memenuhi kebutuhan lokal masyarakat PPU.

“Sebenarnya itu bukan hanya rencana kecil, karena kita ini menghadapi IKN juga. Rencana pembangunan penyediaan air baku ini, kalau suplai ke PPU-nya kan kecil saja saya rasa,” ujar Jhon.

Ia menjelaskan bahwa dari sudut pandang kebutuhan dan jumlah penduduk, PPU bukanlah daerah dengan tingkat konsumsi air bersih yang besar jika dibandingkan dengan rencana kawasan metropolitan IKN yang diproyeksikan akan dihuni ratusan ribu jiwa dalam beberapa tahun ke depan.

Baca Lainnya :

• DPRD PPU Soroti Perumahan Banjir, Jhon Kenedy: Jangan Semua Usulan Pengembang Disetujui0
• Raup Muin Minta Razia Hiburan Ilegal di Pantai Nipah-Nipah Dilakukan Tanpa Tebang Pilih0
• Ishaq Rahman Desak Sanksi Tegas bagi 210 ASN dan THL yang Mangkir Jam Kerja0
• Bijak Soroti Tingginya Pengangguran, Minta Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja Minim Risiko0
• Jamaludin Dorong Petani Proaktif Atasi Masalah Keasaman Tanah0

“Yang akan lebih besar itu kan ke IKN. Enggak mungkin hanya menyuplai PPU yang penduduknya hanya segini. Cuma memang, rencana ini mendukung Pemda,” lanjutnya.

Meski demikian, ia menilai kehadiran proyek penyediaan air baku tetap memberikan nilai tambah bagi Pemda PPU. Dukungan infrastruktur dan investasi yang masuk di sektor vital seperti air bersih bisa menjadi jembatan untuk mempercepat pemerataan layanan dasar ke wilayah yang selama ini belum terjangkau jaringan distribusi air yang layak.

Namun, Jhon mengingatkan pentingnya Pemda PPU memastikan bahwa dalam rencana kerja sama tersebut, kepentingan masyarakat lokal tidak ditinggalkan. Ia menyebut bahwa pembangunan IKN memang tidak bisa dipisahkan dari wilayah administratif PPU, tapi tanggung jawab utama Pemda tetaplah kepada warganya sendiri. (*)