ANALOGNEWS.id, PPU - Isu keasaman tanah masih menjadi salah satu tantangan serius dalam dunia pertanian di Penajam Paser Utara (PPU). Berdasarkan data Dinas Pertanian (Distan) PPU, tercatat sebanyak 5.132 hektare lahan pertanian di daerah ini memiliki kadar keasaman tinggi dengan pH tanah berkisar antara 3 hingga 4.

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak pada menurunnya daya serap tanaman terhadap unsur hara penting.

Menanggapi persoalan ini, Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Jamaludin, menyarankan agar para petani lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi dampak negatif dari tanah dengan pH rendah.

Baca Lainnya :

• Sujiati Tegaskan Dukungan DPRD untuk Program DKD PPU 2025–20290
• Rencana Bangun TPI di PPU Dinilai Prematur, DPRD Minta Pemda Perhatikan Pola Jual-Beli Nelayan0
• Sujiati: Dukung Pelaku Seni agar PPU Dikenal Lewat Budaya, Bukan Sekadar Formalitas0
• Mahyudin Dorong Desa Gelar Pelatihan Penanganan Bencana: \"Jangan Hanya Andalkan Dinas\"0
• Minimnya Data Pekerja IKN di Sepaku Dinilai Wajar, DPRD: Mereka Hanya Tinggal Sementara0

"Masalah keasaman tanah ini sudah berlangsung lama, terutama di kawasan rawa. Pemda juga sudah berupaya menyediakan pupuk antasam setiap tahun untuk membantu menormalkan kondisi tanah," kata Jamaludin. 

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan program penanggulangan keasaman tanah sangat bergantung pada keterlibatan petani dan pengawasan di tingkat lapangan. Tanpa komunikasi yang intens antara petani dan penyuluh, berbagai bantuan yang tersedia bisa tidak tepat sasaran.

"Petani harus membangun komunikasi yang intens dengan penyuluh. Masalah di lapangan tidak akan terselesaikan jika hanya menunggu. Perlu ada inisiatif dari petani untuk melaporkan kondisi sebenarnya," tegasnya.

Jamaludin menambahkan bahwa DPRD PPU berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian, terutama dalam hal penguatan anggaran. Jika diperlukan, DPRD siap mengalokasikan tambahan anggaran melalui pokok-pokok pikiran (pokir) untuk pengadaan pupuk antasam dan program strategis lainnya.

"Kami akan terus memperjuangkan kebutuhan pertanian dalam pembahasan anggaran. Sektor ini vital bagi ketahanan pangan daerah, sehingga tidak boleh dibiarkan stagnan," pungkasnya. (*)