ANALOGNEWS.id, PPU - Meningkatnya aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku tidak serta merta berdampak pada lonjakan angka kependudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Anggota Komisi I DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, menilai rendahnya angka pencatatan penduduk non permanen, terutama dari kalangan pekerja IKN, merupakan hal yang bisa dipahami.

Baca Lainnya :

• TPA Silkar Dinilai Paling Ideal Hadapi Ledakan Sampah Penyangga IKN0
• Adjie Noval Dorong DLH Lebih Aktif Desak Tambahan Armada Sampah ke Pemda0
• Minim Koordinasi, DPRD PPU Pertanyakan Status Desa dan Warga di Kawasan IKN0
• Komisi II Dorong Evaluasi PJLP agar Tidak Rugikan Tenaga Kerja Lokal0
• Jhon Kenedy Dorong Pemerintah Tegas Instruksikan Gotong Royong Sampah dari RT0

"Kalau melihat datanya, memang hanya puluhan yang tercatat sebagai penduduk non permanen. Tapi itu karena banyak dari mereka datang untuk bekerja sementara dan memilih tidak menetap di PPU. Itu murni pilihan mereka," ujarnya, Selasa (29/4/2025).

Bijak menjelaskan bahwa sebagian besar pekerja IKN datang dengan kontrak kerja jangka pendek. Faktor ini membuat mereka enggan untuk mengurus pencatatan sebagai penduduk non permanen, apalagi jika masa kerja mereka hanya berlangsung beberapa bulan.

Menurutnya, meskipun ribuan pekerja terus berdatangan ke wilayah Sepaku, pertumbuhan penduduk secara administratif di PPU masih terkendali.

"Selama ini kurva pertumbuhan penduduk kita masih on track. Tidak ada lonjakan signifikan yang harus dikhawatirkan secara administratif," jelas Bijak.

Ia menambahkan, kecenderungan akan berbeda jika kelak tersedia lebih banyak lapangan kerja yang bersifat jangka panjang. Dalam kondisi itu, para pekerja kemungkinan besar akan mulai menetap dan mendaftarkan diri sebagai penduduk tetap di PPU.

"Kalau pekerjaannya bersifat jangka panjang, saya yakin mereka akan mempertimbangkan untuk menjadi penduduk tetap. Tapi saat ini, kita tidak bisa memaksakan hal itu," tutupnya. (*)