Arus tren digital yang muncul silih berganti di media sosial kini dinilai memiliki dampak besar terhadap perilaku publik di kota-kota besar, termasuk Samarinda. DPRD Kota Samarinda menyoroti perlunya pemerintah memperkuat literasi digital masyarakat sekaligus membangun kemampuan membaca pola komunikasi warga di ruang daring.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan dinamika internet yang begitu cepat membuat opini dan sentimen publik bisa berubah hanya dalam hitungan jam. Jika pemerintah tidak responsif, potensi kesalahpahaman hingga kegaduhan sosial dapat meningkat.

“Setiap tren digital, mau itu berupa meme, filter, kampanye visual, atau narasi tertentu, bisa memengaruhi cara masyarakat bersikap. Pemerintah tidak boleh menganggapnya sekadar hiburan,” ujarnya

Baca Lainnya :

• DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi0
• Andriansyah Sampai kan Samarinda Masih Darurat sampah0
• Samri Soroti Rendahnya Literasi Keamanan Digital Warga, Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Data P0
• DPRD Samarinda Nilai Taman Kota Belum Menjawab Kebutuhan Warga0
• Celni Pita Sari Tekankan Pemerataan Sarpras sebagai Kunci Mutu Pendidikan Samarinda0

Menurut Novan, banyak fenomena di media sosial sebenarnya mencerminkan keresahan publik, hanya saja disampaikan dalam bentuk kreatif yang sulit dibaca tanpa kemampuan analisis media.

“Kita harus memahami bahwa warga sekarang menyampaikan pendapatnya tidak selalu lewat forum formal. Ekspresi digital mereka adalah indikator penting suasana sosial,” jelasnya.

Ia menilai, literasi digital di tingkat sekolah, kelurahan, bahkan komunitas harus diperkuat agar masyarakat tidak mudah terseret arus informasi yang menyesatkan ataupun tren yang berdampak negatif. Pemerintah juga diimbau menyediakan kanal dialog yang bisa menampung respons warga secara lebih terbuka.

Kalau literasi kuat, masyarakat tidak hanya ikut-ikutan, tapi bisa menilai mana informasi yang perlu ditindaklanjuti, mana yang sekadar tren viral,” tambahnya.

Novan menegaskan, DPRD siap mendorong kebijakan yang memungkinkan pemantauan isu sosial secara real-time sehingga pemerintah daerah dapat merespon lebih cepat terhadap aspirasi maupun kekhawatiran warga.

“Ini era ketika komunikasi publik harus gesit. Pemerintah harus membaca tanda-tanda di media sosial, bukan hanya laporan formal,” tegasnya.

Dengan penguatan literasi digital dan analisis media, diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dapat lebih adaptif serta selaras dengan dinamika zaman yang bergerak cepat.