Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menegaskan bahwa pemerataan sarana dan prasarana pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tepian. Menurutnya, ketimpangan fasilitas antar sekolah masih menjadi persoalan mendasar yang berdampak langsung pada mutu pembelajaran.

Celni menyampaikan, hingga kini masih terdapat perbedaan signifikan antara sekolah-sekolah di kawasan pusat kota dan wilayah pinggiran. Di satu sisi, beberapa sekolah telah dilengkapi ruang kelas layak, laboratorium memadai, hingga fasilitas pembelajaran berbasis digital. Namun di sisi lain, masih banyak sekolah yang menghadapi keterbatasan ruang belajar, minim alat peraga, serta kondisi sanitasi yang belum memenuhi standar.

Baca Lainnya :

• Pembinaan Futsal Kaltim Makin Solid, AFKTI Optimistis Bersaing di Level Nasional0
• Maswedi Dorong Revitalisasi Pasar Samarinda Utamakan Keselamatan Pengunjung0
• DPRD Samarinda Dukung Efisiensi APBD 2026, Belanja Internal Ikut Disesuaikan0
• DPRD Samarinda Jadikan Pasar Pagi Tolok Ukur Keseriusan Pengelolaan Lingkungan Kota0
• DPRD Samarinda Ingatkan Bahaya Isu Liar Jelang Operasional Pasar Pagi0

“Pendidikan tidak bisa bicara kualitas kalau fasilitas dasarnya belum setara. Sarpras ini fondasi utama sebelum melangkah ke metode dan inovasi pembelajaran,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, DPRD Samarinda kerap menerima laporan dari masyarakat maupun pihak sekolah terkait ruang kelas rusak, keterbatasan perangkat TIK, hingga fasilitas penunjang belajar yang tidak berfungsi optimal. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antarwilayah.

“Guru bisa bekerja maksimal, tapi tanpa dukungan fasilitas yang layak, hasilnya tentu tidak optimal,” jelas Celni.

Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kota Samarinda agar menyusun pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan secara lebih detail dan berbasis wilayah kecamatan. Dengan pemetaan yang akurat, alokasi anggaran diharapkan dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan riil sekolah.

“Kita perlu data yang jujur dan menyeluruh agar intervensi anggaran tidak sekadar merata di atas kertas, tapi adil sesuai kebutuhan,” katanya.

Celni juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan ruang kelas baru di wilayah dengan pertumbuhan penduduk tinggi. Menurutnya, lonjakan jumlah siswa di beberapa kecamatan kerap memaksa sekolah menggunakan ruang darurat, sementara wilayah lain justru mengalami penurunan jumlah murid.

“Distribusi sarpras harus mengikuti dinamika penduduk dan kebutuhan nyata di lapangan,” tambahnya.

Selain infrastruktur fisik, Celni menekankan pentingnya pemerataan fasilitas digital. Ia mengingatkan bahwa kesenjangan akses teknologi dapat berdampak jangka panjang terhadap daya saing siswa di masa depan.

“Sekolah yang tertinggal secara digital akan membuat siswanya semakin jauh tertinggal. Pemerataan fasilitas TIK bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” tegasnya.

Ia memastikan DPRD Samarinda akan terus mengawal penguatan sarana dan prasarana pendidikan melalui fungsi penganggaran dan pengawasan. Celni berharap langkah tersebut dapat menjadi pondasi dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

“Kami ingin semua anak Samarinda, baik di pusat kota maupun pinggiran, mendapatkan hak belajar yang sama dalam lingkungan yang layak dan mendukung,” pungkasnya.