Samarinda — DPRD Kota Samarinda menegaskan komitmennya mendukung kebijakan penyesuaian anggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026. Sebagai bentuk tanggung jawab kelembagaan, DPRD memastikan belanja internal juga menjadi bagian dari upaya efisiensi fiskal daerah.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyampaikan bahwa langkah tersebut diambil sebagai respons atas dinamika kemampuan keuangan daerah yang harus diseimbangkan dengan prioritas pembangunan pemerintah kota.

Baca Lainnya :

• DPRD Samarinda Jadikan Pasar Pagi Tolok Ukur Keseriusan Pengelolaan Lingkungan Kota0
• DPRD Samarinda Ingatkan Bahaya Isu Liar Jelang Operasional Pasar Pagi0
• DPRD Samarinda Ingatkan Penataan Pasar Pagi Harus Adil dan Transparan0
• DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Literasi Hukum Perkawinan di Masyarakat0
• DPRD Samarinda Nilai Kebijakan Ketenagakerjaan Belum Menyentuh Kelompok Rentan0

“Walaupun secara regulasi DPRD memiliki ruang untuk mempertahankan pagu anggaran, kami memilih ikut menyesuaikan. Ini bagian dari sikap bersama menghadapi kondisi fiskal yang ada,” ungkap Rohim usai rapat pembahasan anggaran.

Ia menjelaskan, penyesuaian anggaran dilakukan pada sejumlah pos belanja yang dinilai masih dapat dioptimalkan tanpa mengganggu pelaksanaan fungsi utama DPRD. Beberapa di antaranya meliputi perjalanan dinas, konsumsi kegiatan, hingga pengadaan alat tulis kantor (ATK).

Menurutnya, efisiensi tersebut tidak akan mengurangi peran DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran. Sebaliknya, kebijakan ini diharapkan menjadi contoh pengelolaan anggaran yang lebih rasional dan proporsional.

“Prinsipnya, tugas pokok DPRD tetap berjalan. Penyesuaian ini lebih kepada mengatur ulang belanja agar selaras dengan kondisi keuangan daerah,” jelasnya.

Dalam pembahasan awal, DPRD Samarinda sebelumnya mengusulkan anggaran lebih dari Rp100 miliar yang mencakup kebutuhan operasional sekretariat serta pelaksanaan fungsi kelembagaan. Namun demikian, Banggar telah menyiapkan beberapa skema rasionalisasi untuk diselaraskan dengan kebijakan eksekutif.

“Kami sudah menyusun tiga opsi simulasi pemangkasan anggaran, yakni opsi A, B, dan C. Nantinya akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menentukan skema paling realistis,” tambah Rohim.

Melalui langkah ini, DPRD Samarinda berharap proses penyusunan APBD 2026 dapat berjalan lebih akuntabel, efisien, dan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat.