SAMARINDA - DPRD Kota Samarinda menilai kebijakan ketenagakerjaan daerah masih belum sepenuhnya menyentuh kelompok masyarakat rentan. Perlu ada evaluasi menyeluruh agar program ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada angka serapan tenaga kerja, tetapi juga pemerataan kesempatan.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Harminsyah, menyampaikan bahwa keberhasilan sektor ketenagakerjaan tidak bisa diukur semata dari banyaknya kegiatan atau agenda formal. Menurutnya, pemerintah daerah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar inklusif dan menjangkau kelompok yang selama ini sulit mengakses dunia kerja.

Baca Lainnya :

• DPRD Samarinda Perketat Seleksi Raperda, Regulasi Diminta Tak Bebani Warga dan Usaha0
• DPRD Samarinda Ingatkan Risiko Keselamatan Lalu Lintas, Aktivitas Jalanan Diminta Ditata0
• DPRD Ingatkan Pembangunan Samarinda Seberang Jangan Singkirkan Warga Lokal0
• APBD Harus Lebih Disiplin, Program Tak Berdampak Diminta Dievaluasi0
• DPRD Samarinda Tekankan Kualitas Regulasi, Raperda Tambahan Tak Ingin Sekadar Kejar Target0

“Kalau programnya ramai tapi yang terserap hanya kelompok tertentu, berarti ada yang perlu dibenahi dari kebijakan itu sendiri,” ujarnya, Senin (22/12/2025).

Ia menilai sejumlah program ketenagakerjaan cenderung bersifat administratif dan seremonial, tanpa pengawasan lanjutan yang memastikan hasil nyata di lapangan. Kondisi ini berisiko menciptakan kesenjangan baru bagi kelompok yang membutuhkan perhatian khusus, termasuk penyandang disabilitas.

Harminsyah menekankan pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih berbasis kebutuhan riil. Pemerintah daerah, kata dia, perlu memetakan hambatan yang dihadapi pencari kerja dari kelompok rentan, mulai dari akses informasi, kesiapan keterampilan, hingga dukungan lingkungan kerja.

Menurutnya, dunia usaha juga perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan kebijakan, bukan hanya sebagai peserta kegiatan. Dengan keterlibatan aktif pelaku usaha, kebijakan ketenagakerjaan dinilai bisa lebih realistis dan berkelanjutan.

“Kalau hanya berhenti di acara, dampaknya tidak akan terasa. Yang dibutuhkan adalah sistem yang bekerja,” tegasnya.

DPRD Samarinda berharap pembenahan kebijakan ketenagakerjaan dapat mendorong terciptanya pasar kerja yang lebih adil dan adaptif, sehingga seluruh warga memiliki peluang yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi kota.