DPRD Kota Samarinda kembali menyoroti tantangan kota yang kian padat dan kompleks. Banjir yang berulang, kemacetan di sejumlah koridor utama, hingga persoalan lingkungan dan sosial disebut sebagai indikator bahwa pembangunan kota membutuhkan arah baru yang lebih visioner.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Romadhony Putra Pratama, menegaskan bahwa akar persoalan kota tidak bisa diselesaikan dengan kebijakan jangka pendek. Ia menilai Samarinda membutuhkan rencana pembangunan yang terukur, menyeluruh, dan disiplin dalam pelaksanaannya.

“Kita tidak bisa hanya berfokus memadamkan masalah setiap muncul. Kota ini perlu peta jalan yang jelas, berbasis data, dan terintegrasi antarinstansi,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Andriansyah Sampai kan Samarinda Masih Darurat sampah0
• Samri Soroti Rendahnya Literasi Keamanan Digital Warga, Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Data P0
• DPRD Samarinda Nilai Taman Kota Belum Menjawab Kebutuhan Warga0
• Celni Pita Sari Tekankan Pemerataan Sarpras sebagai Kunci Mutu Pendidikan Samarinda0
• Pembinaan Futsal Kaltim Makin Solid, AFKTI Optimistis Bersaing di Level Nasional0

Menurut Romadhony, banyak kebijakan kota selama ini berjalan sendiri-sendiri tanpa keterhubungan yang kuat. Padahal, masalah seperti banjir, kemacetan, drainase, dan tekanan lingkungan saling mempengaruhi satu sama lain. Tanpa koordinasi lintas sektor, upaya penanganan menjadi lambat dan tidak konsisten.

Ia menjelaskan bahwa Komisi III rutin melakukan evaluasi dengan perangkat daerah untuk menilai kesesuaian program infrastruktur dengan daya dukung lingkungan. Legislator muda itu menekankan bahwa pembangunan harus berpihak pada keberlanjutan, bukan sekadar memenuhi target proyek.

“Ketika tata ruang tidak sinkron dengan kondisi lapangan, masalah lama hanya muncul dalam bentuk yang berbeda. Samarinda tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama,” tegasnya.

Romadhony juga menyoroti peran masyarakat sebagai bagian penting dari solusi kota. Menurutnya, pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai jika warga terlibat aktif dalam menjaga lingkungan dan mendukung kebijakan berbasis kepentingan publik.

Pemerintah dan DPRD bisa merancang aturan, tetapi keberhasilan selalu bergantung pada partisipasi warga. Tanpa itu, hasil pembangunan tidak akan bertahan lama,” jelasnya.

Ia menyebut, ke depan DPRD Samarinda akan terus mengawal agar kebijakan penataan kota lebih terarah, realistis, dan mampu menjawab perkembangan Samarinda sebagai kota besar yang dinamis.

“Kita ingin kota ini tumbuh lebih tertib, adaptif, dan nyaman ditinggali. Perencanaan jangka panjang adalah kunci untuk mencapainya,” tutup Romadhony.