Wakil Ketua DPRD Kota Samarinda, Celni Pita Sari, menyoroti persoalan distribusi siswa yang dinilainya semakin tidak seimbang antara sekolah-sekolah pusat kota dan kawasan pinggiran. Ia menyebut, dalam beberapa tahun terakhir banyak sekolah negeri tertentu mengalami kelebihan murid, sementara sebagian lainnya justru kekurangan peserta didik.

Celni menilai fenomena ini menjadi alarm bagi pemerintah kota untuk segera melakukan penataan ulang zonasi dan pemerataan sarana pendidikan. Menurutnya, banyak orang tua terpaksa memindahkan anak ke sekolah lain karena persoalan jarak, keterbatasan kelas, hingga persepsi kualitas yang tidak seragam.

“Kalau distribusi siswa tidak diatur dengan baik, beberapa sekolah akan terus penuh, sementara yang lain sulit berkembang. Ini tidak sehat untuk mutu pendidikan,” ujarnya.

Baca Lainnya :

• Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana0
• DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi0
• Andriansyah Sampai kan Samarinda Masih Darurat sampah0
• Samri Soroti Rendahnya Literasi Keamanan Digital Warga, Minta Pemerintah Perkuat Perlindungan Data P0
• DPRD Samarinda Nilai Taman Kota Belum Menjawab Kebutuhan Warga0

Ia menekankan perlunya pendekatan berbasis data untuk memetakan kebutuhan ruang kelas, tenaga pendidik, serta kapasitas sekolah di tiap kecamatan. Celni menyebut pihaknya kerap menerima aduan orang tua terkait keterbatasan ruang belajar, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang cepat.

“Setiap tahun ada sekolah yang menolak puluhan anak karena tidak ada ruang kelas. Pemerintah harus memastikan pemerataan itu benar-benar berjalan,” tegasnya.

Lebih jauh, Celni menilai distribusi siswa yang tidak seimbang juga dipicu minimnya fasilitas penunjang di sekolah-sekolah pinggiran. Kondisi ini membuat orang tua lebih memilih sekolah yang dianggap lebih lengkap, meski jaraknya jauh dari rumah.

“Kalau fasilitas pendukung, laboratorium, dan kegiatan ekstrakurikuler tidak merata, wajar orang tua mencari alternatif lain. Itulah sebabnya pemerataan sarana menjadi kunci,” jelasnya.

DPRD, lanjutnya, mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat rencana kebutuhan jangka menengah terkait ruang kelas baru, penguatan fasilitas, dan penambahan guru di wilayah tertentu. Celni menilai kebijakan zonasi tidak akan efektif jika tidak dibarengi kesiapan infrastruktur.

“Zonasi itu prinsipnya bagus, tetapi tidak bisa jalan sendiri. Harus ada perbaikan fasilitas agar semua sekolah punya daya tarik yang sama,” katanya.

Ia memastikan DPRD siap mengawal anggaran dan kebijakan yang berpihak pada pemerataan layanan pendidikan. Baginya, distribusi siswa yang adil akan berdampak langsung pada kualitas pembelajaran dan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah-sekolah negeri di Samarinda.

“Kita ingin setiap anak, di mana pun tinggalnya, merasa aman memilih sekolah terdekat tanpa khawatir soal kualitas. Itu tujuan pemerataan yang sebenarnya,” pungkasnya.