- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Bijak Soroti Tingginya Pengangguran, Minta Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja Minim Risiko

Keterangan Gambar : Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak. (*)
ANALOGNEWS.id, PPU - Masalah pengangguran kembali menjadi sorotan di Penajam Paser Utara (PPU). Berdasarkan data per Desember 2024, tercatat sebanyak 1.912 orang masuk dalam kategori pengangguran terbuka.
Jumlah ini dinilai cukup mengkhawatirkan, terutama di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang seyogianya membuka banyak peluang kerja.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU menjelaskan bahwa tingginya angka pengangguran sebagian besar disebabkan oleh enggannya angkatan kerja muda menerima pekerjaan yang dianggap berisiko.
Baca Lainnya :
- Jamaludin Dorong Petani Proaktif Atasi Masalah Keasaman Tanah0
- Sujiati Tegaskan Dukungan DPRD untuk Program DKD PPU 2025–20290
- Rencana Bangun TPI di PPU Dinilai Prematur, DPRD Minta Pemda Perhatikan Pola Jual-Beli Nelayan0
- Sujiati: Dukung Pelaku Seni agar PPU Dikenal Lewat Budaya, Bukan Sekadar Formalitas0
- Mahyudin Dorong Desa Gelar Pelatihan Penanganan Bencana: \"Jangan Hanya Andalkan Dinas\"0
Salah satu contohnya adalah pekerjaan di toko modern, yang dinilai memiliki tanggung jawab tinggi, terutama terkait risiko selisih nota penjualan dan kehilangan barang.
Ditambah dengan besaran gaji yang dinilai rendah, banyak kalangan muda memilih untuk tidak mengambil tawaran kerja tersebut, meskipun tersedia.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, mendorong agar pemerintah daerah lebih responsif dan menyediakan alternatif lapangan kerja yang lebih layak dan minim risiko.
“Kami dari DPRD tentu mendorong agar pemerintah daerah dapat menyediakan lapangan kerja yang layak dan minim risiko,” kata Bijak.
Menurutnya, penting bagi Pemkab PPU untuk merumuskan kebijakan yang mampu menarik minat generasi muda untuk bekerja, khususnya di sektor-sektor yang belum tersentuh atau dianggap kurang menarik oleh para pencari kerja.
"Sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah masih on proses atau berjalan dan banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Tapi kembali lagi setiap pekerjaan pasti memiliki risiko, maka yang berhak menentukan pilihan adalah pencari kerja itu sendiri,” pungkasnya.
Bijak menegaskan bahwa menurunkan angka pengangguran tak bisa hanya bergantung pada penciptaan lapangan kerja semata, tapi juga perlu pendekatan psikologis dan sosialisasi yang mendorong etos kerja generasi muda. (*)










.jpg)
