- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Bijak Soroti Tingginya Pengangguran, Minta Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja Minim Risiko

Keterangan Gambar : Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak. (*)
ANALOGNEWS.id, PPU - Masalah pengangguran kembali menjadi sorotan di Penajam Paser Utara (PPU). Berdasarkan data per Desember 2024, tercatat sebanyak 1.912 orang masuk dalam kategori pengangguran terbuka.
Jumlah ini dinilai cukup mengkhawatirkan, terutama di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang seyogianya membuka banyak peluang kerja.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU menjelaskan bahwa tingginya angka pengangguran sebagian besar disebabkan oleh enggannya angkatan kerja muda menerima pekerjaan yang dianggap berisiko.
Baca Lainnya :
- Jamaludin Dorong Petani Proaktif Atasi Masalah Keasaman Tanah0
- Sujiati Tegaskan Dukungan DPRD untuk Program DKD PPU 2025–20290
- Rencana Bangun TPI di PPU Dinilai Prematur, DPRD Minta Pemda Perhatikan Pola Jual-Beli Nelayan0
- Sujiati: Dukung Pelaku Seni agar PPU Dikenal Lewat Budaya, Bukan Sekadar Formalitas0
- Mahyudin Dorong Desa Gelar Pelatihan Penanganan Bencana: \"Jangan Hanya Andalkan Dinas\"0
Salah satu contohnya adalah pekerjaan di toko modern, yang dinilai memiliki tanggung jawab tinggi, terutama terkait risiko selisih nota penjualan dan kehilangan barang.
Ditambah dengan besaran gaji yang dinilai rendah, banyak kalangan muda memilih untuk tidak mengambil tawaran kerja tersebut, meskipun tersedia.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, mendorong agar pemerintah daerah lebih responsif dan menyediakan alternatif lapangan kerja yang lebih layak dan minim risiko.
“Kami dari DPRD tentu mendorong agar pemerintah daerah dapat menyediakan lapangan kerja yang layak dan minim risiko,” kata Bijak.
Menurutnya, penting bagi Pemkab PPU untuk merumuskan kebijakan yang mampu menarik minat generasi muda untuk bekerja, khususnya di sektor-sektor yang belum tersentuh atau dianggap kurang menarik oleh para pencari kerja.
"Sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah masih on proses atau berjalan dan banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Tapi kembali lagi setiap pekerjaan pasti memiliki risiko, maka yang berhak menentukan pilihan adalah pencari kerja itu sendiri,” pungkasnya.
Bijak menegaskan bahwa menurunkan angka pengangguran tak bisa hanya bergantung pada penciptaan lapangan kerja semata, tapi juga perlu pendekatan psikologis dan sosialisasi yang mendorong etos kerja generasi muda. (*)










.jpg)
