- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Bijak Soroti Tingginya Pengangguran, Minta Pemerintah Ciptakan Lapangan Kerja Minim Risiko

Keterangan Gambar : Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak. (*)
ANALOGNEWS.id, PPU - Masalah pengangguran kembali menjadi sorotan di Penajam Paser Utara (PPU). Berdasarkan data per Desember 2024, tercatat sebanyak 1.912 orang masuk dalam kategori pengangguran terbuka.
Jumlah ini dinilai cukup mengkhawatirkan, terutama di tengah geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang seyogianya membuka banyak peluang kerja.
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) PPU menjelaskan bahwa tingginya angka pengangguran sebagian besar disebabkan oleh enggannya angkatan kerja muda menerima pekerjaan yang dianggap berisiko.
Baca Lainnya :
- Jamaludin Dorong Petani Proaktif Atasi Masalah Keasaman Tanah0
- Sujiati Tegaskan Dukungan DPRD untuk Program DKD PPU 2025–20290
- Rencana Bangun TPI di PPU Dinilai Prematur, DPRD Minta Pemda Perhatikan Pola Jual-Beli Nelayan0
- Sujiati: Dukung Pelaku Seni agar PPU Dikenal Lewat Budaya, Bukan Sekadar Formalitas0
- Mahyudin Dorong Desa Gelar Pelatihan Penanganan Bencana: \"Jangan Hanya Andalkan Dinas\"0
Salah satu contohnya adalah pekerjaan di toko modern, yang dinilai memiliki tanggung jawab tinggi, terutama terkait risiko selisih nota penjualan dan kehilangan barang.
Ditambah dengan besaran gaji yang dinilai rendah, banyak kalangan muda memilih untuk tidak mengambil tawaran kerja tersebut, meskipun tersedia.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD PPU, Muhammad Bijak Ilhamdani, mendorong agar pemerintah daerah lebih responsif dan menyediakan alternatif lapangan kerja yang lebih layak dan minim risiko.
“Kami dari DPRD tentu mendorong agar pemerintah daerah dapat menyediakan lapangan kerja yang layak dan minim risiko,” kata Bijak.
Menurutnya, penting bagi Pemkab PPU untuk merumuskan kebijakan yang mampu menarik minat generasi muda untuk bekerja, khususnya di sektor-sektor yang belum tersentuh atau dianggap kurang menarik oleh para pencari kerja.
"Sejauh ini upaya yang dilakukan pemerintah masih on proses atau berjalan dan banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Tapi kembali lagi setiap pekerjaan pasti memiliki risiko, maka yang berhak menentukan pilihan adalah pencari kerja itu sendiri,” pungkasnya.
Bijak menegaskan bahwa menurunkan angka pengangguran tak bisa hanya bergantung pada penciptaan lapangan kerja semata, tapi juga perlu pendekatan psikologis dan sosialisasi yang mendorong etos kerja generasi muda. (*)










.jpg)
