ANALOGNEWS.id, BONTANG -  Komitmen Pemerintah Kota Pemkot (Bontang) dalam memperbaiki infrastruktur di kampung wisata atas laut Bontang Kuala dipertanyakan dewan.

Menurut Anggota Komisi III DPRD Bontang Faisal mengatakan, semangat Pemkot Bontang dalam meningkatkan objek pariwisata tidak sejalan dengan peningkatan infrastruktur yang ada. Seperti perbaikan jembatan yang sudah rapuh dan berlubang sangat membahayakan pengendara yang melintas.

Tak hanya itu, kondisi panggung budaya dan ex kebakaran yang sudah lama rusak sejak tahun 2023, juga urung mendapat sentuhan perbaikan dari pemerintah.

Baca Lainnya :

• Dewan Minta Pemkot Bontang Buat Tangga Penghubung dan Jembatan Penyeberangan di Pasar Citra Mas Lokt0
• DPRD Bontang Minta pemerintah Aktif Kordinasi dengan BNN Mengentaskan Narkoba di Lingkup Pemkot Bont0
• Soal Retribusi Sampah, BW Minta Pemkot Kaji Ulang0
• Hak Disamakan Kepala Dinas, Anggota DPRD Bakal Gugat ke MK0
• Kantor Lurah Berbas Pantai Batal Dibangun, Agus Haris Nilai Pemkot Kurang Teliti0

"Semangat mendorong Bontang sebagai kota pariwisata, tapi tidak didukung dengan infrastruktur yang ada banyak rusak, khususnya di Bontang Kuala," ujarnya, Senin (5/6/2023).

Faisal pun meminta agar pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur untuk menunjang sektor pariwisata, terlebih Bontang Kuala merupakan ikon destinasi wisata unggulan di Kota Taman, yang selalu menjadi daftar utama wajib dikunjungi para wisatawan, ataupun tamu pemerintahan.

"Masa pemerintahan tidak malu dengan kondisi Bontang Kuala ini, padahal setiap ada tamu selalu di bawah kesini (Bontang Kuala)," timpalnya.

Politikus Partai Nasdem ini pun menilai semangat pemerintahan Basri-Najirah yang selalu menggaungkan peningkatan sektor pariwisata di Bontang sangat bertolak belakang dengan kondisi infrastruktur pariwisatanya.

"Apa pemerintah tidak malu lihat kondisinya seperti ini," terangnya.

Menanggapi itu, Dian Nur Afianto selaku Perencana Ahli Muda Badan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bontang mengungkapkan, pemerintah telah memasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024 dengan total anggaran sebesar Rp 19,5 miliar untuk perbaikan infrastruktur di Bontang Kuala secara keseluruhan.

Namun, untuk sementara anggaran yang akan terealisasi hanya Rp 4,5 miliar jika perbaikan dipercepat. Dan proyeksi anggaran ini pun terbilang  belum pasti. Karena angka tersebut pun mesti dibagi dengan penanganan infrastruktur di Pulau Beras Basah dengan anggaran senilai Rp 1 miliar. 

"Masih masuk perencanaan semua. Belum ada yang pasti. Ini bisa turun, bisa naik," jelasnya. (Ar/An