- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
DPRD Bontang Minta pemerintah Aktif Kordinasi dengan BNN Mengentaskan Narkoba di Lingkup Pemkot Bont

Keterangan Gambar : DPRD Bontang Minta pemerintah Aktif Kordinasi dengan BNN Mengentaskan Narkoba di Lingkup Pemkot Bont
ANALOGNEWS.id, BONTANG - Maraknya pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Pemkot Bontang yang terjerat kasus narkoba menjadi perhatian legislatif.
Melalui rapat kerja penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Bontang, Fraksi Gerindra dan Berkarya meminta pemerintah lebih aktif melakukan kordinasi bersama Badan Narkotika Nasional (BNN).
Kordinasi itu perlu dilakukan dalam bentuk kerjasama mengentaskan narkoba, khususnya di Lingkup Pemkot Bontang, dengan cara mengedukasi (sosialisasi) terkait bahaya penyalahgunaan narkoba, untuk mengatasi masalah tanpa menimbulkan masalah baru di lingkungan mereka.
Baca Lainnya :
- Soal Retribusi Sampah, BW Minta Pemkot Kaji Ulang0
- Hak Disamakan Kepala Dinas, Anggota DPRD Bakal Gugat ke MK0
- Kantor Lurah Berbas Pantai Batal Dibangun, Agus Haris Nilai Pemkot Kurang Teliti0
- Warga Keluhkan Turap Runtuh, Amir Desak Pemerintah Lakukan Evaluasi0
- Pansus LKPJ DPRD Bontang Tinjau 3 Proyek Besar0
"Akhir-akhir ini banyak ASN yang beberapa kali terjerat kasus narkoba. Maka untuk mengatasi itu, diperlukan peran aktif pemerintah terhadap penyalahgunaan narkoba ini," ujarnya Ketua Komisi III DPRD Bontang Amir Tosina, Senin (5/6/2023).
Selain itu, Amir meminta bagi pegawai di lingkup Pemkot Bontang yang tersangkut narkoba terlebih dahulu di rehabilitasi sebagai langkah awal menyelamatkan mereka dari jeratan barang haram tersebut secara kontinyu.
"Selain menyelamatkan pengguna, juga menyelamatkan keluarga mereka jauh dari narkoba tindak kriminal lainnya. Jadi jangan jangan langsung diberhentikan," timpalnya.
Untuk itu, Fraksi Gerindra bersama Berkarya mendesak Pemerintah Kota Bontang agar selalu berkoordinasi dengan pejabat lintas struktural antar wilayah untuk menjaga tempat masuknya narkoba di Kota Bontang.
Menanggapi itu usulan itu, Wakil Wali Kota Bontang Najirah mengatakan, bahwa pemerintah telah telah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan koordinasi secara intensif dengan Badan Narkotika Nasional.
Selain itu Pemerintah Kota Bontang juga terus berkomitmen untuk mendukung program pencegahan dan pemberantasan narkoba yangd iselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional.
"Pemerintah Kota Bontang bersama dengan BNN Kota Bontang melakukan sosialisasi, tes bebas narkoba, dan pengenaan sanksi khususnya bagi pegawai di lingkungan pemerintah daerah," terangnya. (










.jpg)
