- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Pendidikan di Daerah Terpencil

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Ma’sud. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Ma’sud, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di Kalimantan Timur. Ia menilai kondisi sekolah di perbatasan sangat memprihatinkan, mulai dari kekurangan guru hingga bangunan yang tidak layak pakai.
“Anak-anak di pelosok belajar tanpa meja, kursi, bahkan ruang kelas hampir roboh. Ini mencerminkan ketidakadilan pembangunan,” tegas Hamas, sapaan akrab Hasanuddin.
Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan yang terpusat di kota membuat anak-anak di pedalaman terus tertinggal. Kondisi ini diperparah oleh penerapan kurikulum nasional yang tidak sesuai dengan ketersediaan fasilitas di daerah terpencil.
Baca Lainnya :
- Rendahnya Minat Masyarakat Jadi Tantangan Program Sekolah Rakyat di Kaltim0
- DPRD Kaltim Minta Pemerintah Fokus pada Keadilan Sosial0
- Wacana Wapres Gibran Berkantor di IKN, DPRD Kaltim Ingatkan Perlu Realisme Pembangunan0
- Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Wacana Revisi UU IKN0
- Legislatif Kaltim Dukung Program Sekolah Rakyat0
Hamas mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan berbasis data lapangan, serta mengingatkan bahwa Kaltim memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk memperbaiki kualitas pendidikan asal ada komitmen politik yang kuat.
“Pemerataan pendidikan bukan slogan, tapi agenda strategis yang harus diwujudkan bersama pemerintah, legislatif, dan masyarakat,” pungkas politisi Partai Golkar ini. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
