- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Pendidikan di Daerah Terpencil

Keterangan Gambar : Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Ma’sud. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Ma’sud, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan daerah terpencil di Kalimantan Timur. Ia menilai kondisi sekolah di perbatasan sangat memprihatinkan, mulai dari kekurangan guru hingga bangunan yang tidak layak pakai.
“Anak-anak di pelosok belajar tanpa meja, kursi, bahkan ruang kelas hampir roboh. Ini mencerminkan ketidakadilan pembangunan,” tegas Hamas, sapaan akrab Hasanuddin.
Menurutnya, alokasi anggaran pendidikan yang terpusat di kota membuat anak-anak di pedalaman terus tertinggal. Kondisi ini diperparah oleh penerapan kurikulum nasional yang tidak sesuai dengan ketersediaan fasilitas di daerah terpencil.
Baca Lainnya :
- Rendahnya Minat Masyarakat Jadi Tantangan Program Sekolah Rakyat di Kaltim0
- DPRD Kaltim Minta Pemerintah Fokus pada Keadilan Sosial0
- Wacana Wapres Gibran Berkantor di IKN, DPRD Kaltim Ingatkan Perlu Realisme Pembangunan0
- Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Wacana Revisi UU IKN0
- Legislatif Kaltim Dukung Program Sekolah Rakyat0
Hamas mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan berbasis data lapangan, serta mengingatkan bahwa Kaltim memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk memperbaiki kualitas pendidikan asal ada komitmen politik yang kuat.
“Pemerataan pendidikan bukan slogan, tapi agenda strategis yang harus diwujudkan bersama pemerintah, legislatif, dan masyarakat,” pungkas politisi Partai Golkar ini. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
