ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia mendapat dukungan penuh dari DPRD Kalimantan Timur. Meski seluruh pembiayaan ditanggung pemerintah pusat, keberhasilan program ini dinilai sangat bergantung pada kesiapan dan peran aktif pemerintah daerah.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menegaskan bahwa penyediaan lahan dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan tanggung jawab penting yang harus segera diambil alih oleh pemerintah provinsi serta kabupaten/kota.

“Pemerintah pusat sudah memberikan dukungan luar biasa dengan menanggung seluruh biaya, mulai dari pembangunan, operasional, hingga kebutuhan siswa. Tapi kalau daerah tidak cepat menyediakan lahan dan tidak maksimal menyampaikan program ini ke masyarakat, maka manfaatnya tidak akan optimal,” kata Agus.

Baca Lainnya :

• Jalur Jongkang–Loa Lepu Dinilai Potensial Jadi Kawasan Ekonomi Rakyat dan Wisata Baru di Kukar0
• DPRD Kaltim Tetapkan RPJMD 2025–2029 dan Bahas Awal Ranperda Lingkungan Hidup0
• DPRD Kaltim Sahkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 20240
• DPRD Kaltim Mulai Bahas Ranperda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup0
• Guntur Hadiri Pelantikan PAW DPRD Kukar, Dorong Akbar Haka Perkuat Sinergi Pembangunan Daerah0

Menurutnya, Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan alternatif, tetapi bentuk nyata kehadiran negara dalam menjawab ketimpangan akses pendidikan, terutama bagi keluarga miskin. Program ini menawarkan fasilitas pendidikan lengkap tanpa pungutan, termasuk asrama, pakaian, makan, dan kebutuhan dasar siswa lainnya.

“Ini bukan program biasa. Anak-anak yang terpilih hanya perlu datang, semua sudah disiapkan. Kurikulumnya pun sesuai standar nasional. Tapi daerah tetap memegang kunci, karena mereka yang paling tahu siapa yang paling membutuhkan,” jelasnya.

Agus juga mendorong pemerintah daerah untuk segera menyusun strategi komunikasi publik yang efektif agar informasi mengenai Sekolah Rakyat tersampaikan secara luas, terutama kepada kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Program ini akan sangat membantu jika tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang seharusnya mendapat manfaat, tapi justru tertinggal karena tidak tahu ada program ini,” ujarnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah benar-benar terwujud, tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga dalam bentuk aksi nyata yang membuka akses pendidikan setara bagi seluruh anak bangsa di Kalimantan Timur. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)