- Aris Nur Huda: Saatnya Munas HIPMI XVIII Digelar di Kaltim
- Kutim Raih Penghargaan Arindama Infrastruktur di HUT ke-69 Kaltim
- Transaksi Sabu di Tanjung Laut Indah, Pemuda di Bontang Diciduk Polisi
- Ojol Bontang Minta WiFi hingga WC, Pemkot Janji Bangun Fasilitas Khusus pada 2027
- 4 Wilayah di Bontang Terendam Banjir, Guntung Paling Parah
- BPC HIPMI Samarinda dan Bandara APT Pranoto Dorong Produk UMKM Lokal Naik Kelas
- DPRD Samarinda Soroti Lemahnya Edukasi Keluarga sebagai Faktor Penghambat Penurunan Stunting
- Celni Soroti Lonjakan Jumlah Anak Pindahan, Minta Pemerintah Benahi Distribusi Siswa Antarwilayah
- Ledakan Tren Digital Pengaruhi Perilaku Sosial, DPRD Samarinda Minta Pemkot Perkuat Literasi dan Ana
- DPRD Samarinda Ingin Arah Pembangunan Kota Lebih Visioner dan Terintegrasi
Rendahnya Minat Masyarakat Jadi Tantangan Program Sekolah Rakyat di Kaltim

Keterangan Gambar : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sebagai solusi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan menghadapi kendala serius di Kalimantan Timur. Rendahnya animo masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya ke Sekolah Rakyat Rintisan di SMAN 16 Samarinda menjadi indikator lemahnya efektivitas implementasi program ini di daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait minimnya pendaftar dari kuota 75 siswa, yang hingga kini baru terisi tiga peserta.
“Jangan sampai kesempatan ini tersia-siakan. Pemerintah pusat sudah menyediakan fasilitas pendidikan secara penuh, tapi kalau tidak ada siswa, program ini bisa gagal,” ujarnya.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Minta Pemerintah Fokus pada Keadilan Sosial0
- Wacana Wapres Gibran Berkantor di IKN, DPRD Kaltim Ingatkan Perlu Realisme Pembangunan0
- Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Wacana Revisi UU IKN0
- Legislatif Kaltim Dukung Program Sekolah Rakyat0
- Jalur Jongkang–Loa Lepu Dinilai Potensial Jadi Kawasan Ekonomi Rakyat dan Wisata Baru di Kukar0
Menurut Darlis, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi komunikasi dan sosialisasi yang selama ini dilakukan pemerintah daerah. Ia menilai Pemerintah Provinsi Kaltim belum cukup aktif dan progresif dalam mendorong partisipasi masyarakat.
“Kadang kita perlu pendekatan yang lebih sistematis untuk menggugah kesadaran masyarakat. Banyak yang masih menganggap kemiskinan sebagai takdir,” tegasnya.
Darlis menekankan bahwa tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah, program pusat berpotensi menjadi formalitas tanpa dampak nyata di lapangan. Ia mendesak Pemprov Kaltim untuk segera mengambil langkah konkret agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi bagi keluarga miskin di Bumi Etam.
“Program ini punya tujuan mulia dan manfaat besar. Kita tidak boleh membiarkannya berlalu tanpa hasil,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
