- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Rendahnya Minat Masyarakat Jadi Tantangan Program Sekolah Rakyat di Kaltim

Keterangan Gambar : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sebagai solusi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan menghadapi kendala serius di Kalimantan Timur. Rendahnya animo masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya ke Sekolah Rakyat Rintisan di SMAN 16 Samarinda menjadi indikator lemahnya efektivitas implementasi program ini di daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait minimnya pendaftar dari kuota 75 siswa, yang hingga kini baru terisi tiga peserta.
“Jangan sampai kesempatan ini tersia-siakan. Pemerintah pusat sudah menyediakan fasilitas pendidikan secara penuh, tapi kalau tidak ada siswa, program ini bisa gagal,” ujarnya.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Minta Pemerintah Fokus pada Keadilan Sosial0
- Wacana Wapres Gibran Berkantor di IKN, DPRD Kaltim Ingatkan Perlu Realisme Pembangunan0
- Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Wacana Revisi UU IKN0
- Legislatif Kaltim Dukung Program Sekolah Rakyat0
- Jalur Jongkang–Loa Lepu Dinilai Potensial Jadi Kawasan Ekonomi Rakyat dan Wisata Baru di Kukar0
Menurut Darlis, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi komunikasi dan sosialisasi yang selama ini dilakukan pemerintah daerah. Ia menilai Pemerintah Provinsi Kaltim belum cukup aktif dan progresif dalam mendorong partisipasi masyarakat.
“Kadang kita perlu pendekatan yang lebih sistematis untuk menggugah kesadaran masyarakat. Banyak yang masih menganggap kemiskinan sebagai takdir,” tegasnya.
Darlis menekankan bahwa tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah, program pusat berpotensi menjadi formalitas tanpa dampak nyata di lapangan. Ia mendesak Pemprov Kaltim untuk segera mengambil langkah konkret agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi bagi keluarga miskin di Bumi Etam.
“Program ini punya tujuan mulia dan manfaat besar. Kita tidak boleh membiarkannya berlalu tanpa hasil,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
