- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Rendahnya Minat Masyarakat Jadi Tantangan Program Sekolah Rakyat di Kaltim

Keterangan Gambar : Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah pusat sebagai solusi pengentasan kemiskinan melalui pendidikan menghadapi kendala serius di Kalimantan Timur. Rendahnya animo masyarakat untuk mendaftarkan anak-anaknya ke Sekolah Rakyat Rintisan di SMAN 16 Samarinda menjadi indikator lemahnya efektivitas implementasi program ini di daerah.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait minimnya pendaftar dari kuota 75 siswa, yang hingga kini baru terisi tiga peserta.
“Jangan sampai kesempatan ini tersia-siakan. Pemerintah pusat sudah menyediakan fasilitas pendidikan secara penuh, tapi kalau tidak ada siswa, program ini bisa gagal,” ujarnya.
Baca Lainnya :
- DPRD Kaltim Minta Pemerintah Fokus pada Keadilan Sosial0
- Wacana Wapres Gibran Berkantor di IKN, DPRD Kaltim Ingatkan Perlu Realisme Pembangunan0
- Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Wacana Revisi UU IKN0
- Legislatif Kaltim Dukung Program Sekolah Rakyat0
- Jalur Jongkang–Loa Lepu Dinilai Potensial Jadi Kawasan Ekonomi Rakyat dan Wisata Baru di Kukar0
Menurut Darlis, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap strategi komunikasi dan sosialisasi yang selama ini dilakukan pemerintah daerah. Ia menilai Pemerintah Provinsi Kaltim belum cukup aktif dan progresif dalam mendorong partisipasi masyarakat.
“Kadang kita perlu pendekatan yang lebih sistematis untuk menggugah kesadaran masyarakat. Banyak yang masih menganggap kemiskinan sebagai takdir,” tegasnya.
Darlis menekankan bahwa tanpa keterlibatan aktif pemerintah daerah, program pusat berpotensi menjadi formalitas tanpa dampak nyata di lapangan. Ia mendesak Pemprov Kaltim untuk segera mengambil langkah konkret agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi solusi bagi keluarga miskin di Bumi Etam.
“Program ini punya tujuan mulia dan manfaat besar. Kita tidak boleh membiarkannya berlalu tanpa hasil,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
