ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Di tengah geliat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim), angka kemiskinan di daerah tersebut justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Hal ini disoroti oleh Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Agus Aras, yang menilai ketimpangan antara pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi dengan kebijakan yang lebih terarah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat sekitar 37 ribu warga Kutim atau 8,81 persen dari total penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. Angka ini berada di atas rata-rata nasional yang saat ini berada di angka 8,57 persen.

“Ini menjadi ironi. Di satu sisi, ekonomi daerah tumbuh, tapi distribusi manfaatnya belum menyentuh masyarakat paling rentan,” ujar Agus.

Baca Lainnya :

• Wacana Wapres Gibran Berkantor di IKN, DPRD Kaltim Ingatkan Perlu Realisme Pembangunan0
• Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Wacana Revisi UU IKN0
• Legislatif Kaltim Dukung Program Sekolah Rakyat0
• Jalur Jongkang–Loa Lepu Dinilai Potensial Jadi Kawasan Ekonomi Rakyat dan Wisata Baru di Kukar0
• DPRD Kaltim Tetapkan RPJMD 2025–2029 dan Bahas Awal Ranperda Lingkungan Hidup0

Menurutnya, ketimpangan ini bukan semata dipicu oleh kondisi ekonomi makro, tetapi juga karena kurangnya intervensi kebijakan sosial yang sistematis dan berkelanjutan, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi seperti Kutim.

Agus menyoroti tingginya arus migrasi ke Kutim yang tidak diimbangi dengan kesiapan infrastruktur sosial dan perencanaan wilayah. Banyak pendatang datang tergiur peluang kerja di sektor industri dan tambang, namun tanpa bekal perencanaan hidup yang memadai.

“Tanpa perencanaan sosial yang matang, ini bisa jadi bom waktu. Kutim butuh pendekatan pembangunan yang tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tapi juga memperhatikan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Sebagai legislator dari dapil Kutim, Agus mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, memperbaiki akurasi data kemiskinan, mengembangkan program pelatihan kerja, serta memperluas akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan dasar.

“Jangan hanya fokus mengejar proyek-proyek besar. Harus ada keberpihakan nyata kepada masyarakat bawah,” ujarnya.

Ia juga menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang selama ini dijalankan, baik oleh pemerintah kabupaten maupun provinsi.

“Kita harus pastikan program berjalan tepat sasaran, berkelanjutan, dan mampu menjawab akar persoalan kemiskinan, bukan sekadar formalitas anggaran,” tutup Agus. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)