ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Program Beasiswa Kukar Idaman terancam terpangkas akibat defisit keuangan daerah. Wacana ini memicu kekhawatiran mahasiswa dan masyarakat penerima manfaat, mengingat program tersebut merupakan salah satu janji politik Bupati Kutai Kartanegara.

Beasiswa Kukar Idaman ditujukan untuk membantu pelajar dan mahasiswa asal Kukar melanjutkan pendidikan. Namun, kondisi fiskal yang menekan membuat Pemkab harus memilah ulang prioritas belanja. Kabar rencana pemangkasan sempat mencuat pada awal Agustus 2025, sebelum kemudian muncul informasi bahwa beasiswa akan tetap diberikan dengan menyesuaikan pos anggaran lain.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menilai program beasiswa harus tetap dijalankan meski ada pengetatan anggaran. Menurutnya, Pemkab Kukar perlu cermat melakukan pergeseran alokasi tanpa mengorbankan hak penerima.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Nilai Wawasan Kebangsaan di Kampus Penting, Asal Tidak Cederai Demokrasi0
• DPRD Kaltim Minta Persoalan Batas Wilayah Sidrap Dijaga Kondusif hingga Putusan MK0
• DPRD Kaltim: Persatuan Jadi Pesan Utama Pidato Kenegaraan Presiden0
• DPRD Kaltim Desak Tambahan Anggaran dan Revisi Regulasi Perlindungan Anak0
• DPRD Kaltim Desak Tambang Utamakan Tenaga Kerja Lokal0

“Harapannya sesuai yang disampaikan di awal, beasiswa ini tetap dijalankan. Kalau pemerintah Kukar memprioritaskan, berarti ada beberapa kegiatan yang harus dikompensasi atau dikurangi,” katanya usai Rapat Paripurna ke-30, Jumat (15/8/2025).

Ia mencontohkan, efisiensi bisa dilakukan pada perjalanan dinas atau program lain yang tidak bersifat wajib. Sementara itu, belanja pegawai dan pelayanan publik dasar tetap harus menjadi prioritas utama.

“Yang penting besaran dan jumlah penerima tetap sesuai rencana awal, karena ini menyentuh langsung kebutuhan pendidikan masyarakat,” tegasnya.

Salehuddin menambahkan, realisasi beasiswa jangan sampai tertunda, apalagi Agustus menjadi periode penting bagi mahasiswa untuk membayar biaya kuliah dan kebutuhan akademik lainnya.

“Kalau harus memangkas, lakukan di pos yang tidak krusial. Jangan di program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)