ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal (TKL) di sektor pertambangan batu bara kembali disorot Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sulasih. Ia menilai keluhan ini sudah berulang kali disuarakan masyarakat, khususnya generasi muda, yang merasa terpinggirkan oleh dominasi pekerja dari luar daerah.

“Setiap reses hingga momen Pilkada, keluhan ini selalu muncul. Warga merasa perusahaan tambang lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar, padahal banyak anak daerah yang siap bekerja,” ujar Sulasih.

Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar temuan pribadi, melainkan keresahan kolektif yang nyata di lapangan. Ia menilai adanya kesenjangan antara kebutuhan industri dan kesiapan sumber daya manusia (SDM) lokal. Karena itu, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi III DPRD Kaltim untuk mendorong agar tenaga kerja lokal benar-benar diprioritaskan.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Rumah Sakit Islam Samarinda0
• DPRD Kaltim Desak Pemprov Ambil Sikap Soal Kelanjutan RSI Samarinda0
• DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Pendidikan Seiring Pembangunan Infrastruktur0
• DPRD Kaltim Tegaskan Peran Pers Vital Bagi Demokrasi dan Pembangunan0
• DPRD Kaltim Dukung Rencana Lapangan Golf Internasional di Pulau Kumala0

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertambangan merupakan salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Kaltim. Namun, alasan keterampilan dan pengalaman membuat banyak perusahaan lebih memilih pekerja dari luar daerah.

Sulasih menegaskan, jika situasi ini terus dibiarkan, kesenjangan sosial bisa semakin lebar dan kepercayaan masyarakat terhadap industri tambang menurun. Ia mendorong adanya regulasi tegas, misalnya kewajiban kuota minimal tenaga kerja lokal atau insentif bagi perusahaan yang serius membina SDM daerah.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi Pemprov Kaltim dengan lembaga pendidikan serta pusat pelatihan vokasi guna menyiapkan tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan industri. “Anak-anak muda kita hanya butuh kesempatan. Keterampilan bisa dibangun melalui pelatihan. Jangan sampai potensi mereka diabaikan,” tegasnya.

Sulasih memastikan DPRD Kaltim akan memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada tenaga kerja lokal agar manfaat pengelolaan sumber daya alam benar-benar kembali untuk masyarakat daerah. “Industri tambang harus memberi ruang lebih besar bagi warga Kaltim. Itu bentuk keadilan sekaligus wujud keberpihakan,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)