ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Rencana penerapan pendidikan kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan bagi mahasiswa baru di kampus memunculkan pro dan kontra di tengah publik. Polemik ini semakin mengemuka setelah adanya wacana pelibatan TNI dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus (PKKMB).

Sebagian pihak khawatir kehadiran TNI di lingkungan kampus berpotensi mengurangi kebebasan akademik dan menghidupkan kembali bayang-bayang militerisme. Namun, kalangan pendukung menilai penguatan wawasan kebangsaan justru dibutuhkan di tengah menurunnya pemahaman generasi muda terhadap sejarah dan nilai persatuan bangsa.

Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Timur, Salehuddin, menilai pemberian materi wawasan kebangsaan bagi mahasiswa baru merupakan hal wajar, asalkan disampaikan dalam koridor yang tepat. “Selama simbol-simbol itu tidak memberikan narasi yang mendegradasi nilai demokrasi, saya pikir wajar-wajar saja. Instrumen TNI memang salah satu tugasnya mempertahankan NKRI dan memberikan pemahaman wawasan kebangsaan,” ujarnya, Jumat (15/8/2025).

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Minta Persoalan Batas Wilayah Sidrap Dijaga Kondusif hingga Putusan MK0
• DPRD Kaltim: Persatuan Jadi Pesan Utama Pidato Kenegaraan Presiden0
• DPRD Kaltim Desak Tambahan Anggaran dan Revisi Regulasi Perlindungan Anak0
• DPRD Kaltim Desak Tambang Utamakan Tenaga Kerja Lokal0
• DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Rumah Sakit Islam Samarinda0

Menurutnya, degradasi nilai kebangsaan memang sudah terlihat, sehingga penguatan rasa patriotisme melalui kegiatan pengenalan kampus menjadi relevan. Meski begitu, ia mengingatkan bahwa kegiatan tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk agenda politik tertentu.

“Kalau ada pengarahan untuk mengajak memilih pihak tertentu, itu jelas melanggar. Tapi kalau hanya memberikan informasi terkait wawasan kebangsaan, nilai patriotik, dan semangat persatuan, itu justru penting,” tegasnya.

Salehuddin menambahkan, materi wawasan kebangsaan juga relevan bagi Indonesia yang memiliki keragaman budaya, bahasa, dan agama. “Mahasiswa kita harus mengerti demokrasi dan kebangsaan seperti apa. Selama dilakukan secara proporsional, saya kira tidak ada masalah,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)