ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti minimnya anggaran yang dialokasikan untuk isu perlindungan anak. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menilai dana sebesar Rp400 juta per tahun masih jauh dari cukup untuk menjawab kebutuhan di lapangan.

“Dengan dana Rp400 juta, jelas tidak akan mampu menutupi tantangan besar yang ada. Kalau tidak segera ditingkatkan, perlindungan anak hanya akan menjadi jargon,” tegas Andi seusai rapat dengar pendapat bersama Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kaltim, baru-baru ini.

Ia menilai kompleksitas persoalan perlindungan anak yang semakin meningkat tidak sebanding dengan ketersediaan anggaran saat ini. Selain itu, Andi juga menekankan perlunya pembaruan kebijakan melalui revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

Baca Lainnya :

• DPRD Kaltim Desak Tambang Utamakan Tenaga Kerja Lokal0
• DPRD Kaltim Ingatkan Pemprov Jangan Abaikan Rumah Sakit Islam Samarinda0
• DPRD Kaltim Desak Pemprov Ambil Sikap Soal Kelanjutan RSI Samarinda0
• DPRD Kaltim Tekankan Pentingnya Pendidikan Seiring Pembangunan Infrastruktur0
• DPRD Kaltim Tegaskan Peran Pers Vital Bagi Demokrasi dan Pembangunan0

Menurutnya, aturan yang sudah lebih dari satu dekade berlaku tersebut tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. “Kasus kekerasan terhadap anak terus bertambah, sementara perkembangan teknologi digital melahirkan tantangan baru yang dulu belum ada. Regulasi harus menyesuaikan dengan kondisi tersebut,” jelasnya.

Andi menegaskan DPRD Kaltim berkomitmen memperjuangkan kebijakan yang lebih adaptif dan berpihak pada anak-anak sebagai kelompok paling rentan. Ia menyebut, komitmen itu hanya bisa diwujudkan melalui tambahan anggaran signifikan serta regulasi yang responsif.

“Perlindungan anak tidak boleh berhenti di wacana. Harus ada bukti nyata berupa dukungan regulasi dan subsidi anggaran yang layak, agar anak-anak Kaltim benar-benar terlindungi dan memiliki masa depan terjamin,” pungkasnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)