Analognews.id, BONTANG - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan keputusan pembatalan kegiatan tahun jamak (multiyears), Pengembangan Danau Kanaan Tahun Anggaran 2026–2028 yang diambil demi menjaga kesehatan fiskal daerah dan keberlanjutan pelayanan publik.

Baca Lainnya :

• Pemkot Bontang Usulkan Pembatalan Multiyears Pengembangan Danau Kanaan0
• Pemkot Bontang Dorong Penguatan Regulasi melalui Delapan Raperda0
• Pemkot dan DPRD Bontang Bahas Delapan Raperda dalam Rapat Paripurna0
• Neni Hadiri Rapat Paripurna, Dewan Sampaikan Rekomendasi LKPJ Wali Kota Tahun 20250
• Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Pemkot Bontang Usulkan Penambahan Kuota Serta SPBU Baru0

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang, Rabu (13/5/2026).

Menurut Neni, apabila proyek tetap dipaksakan berjalan tanpa dukungan kepastian fiskal yang memadai, maka berpotensi menimbulkan risiko serius terhadap kondisi keuangan daerah.

Karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memilih mengambil langkah rasional dengan membatalkan kesepakatan kegiatan multiyears, demi memastikan stabilitas anggaran daerah tetap terjaga.

“Keputusan ini diambil untuk menjaga kesehatan keuangan daerah sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” ungkapnya. 

Neni juga menegaskan bahwa langkah tersebut tidak mengurangi komitmen Pemkot Bontang dalam menjaga pertumbuhan ekonomi dan kesinambungan pembangunan daerah, meskipun di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi saat ini.

“Beberapa capaian pembangunan yang telah diraih menjadi bukti keseriusan pemerintah, dalam menjaga stabilitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” katanya. 

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh anggota DPRD Kota Bontang yang hadir, akhirnya menyetujui pembatalan kegiatan tahun jamak Pengembangan Danau Kanaan secara aklamasi.

Persetujuan itu menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap langkah Pemkot Bontang dalam melakukan penyesuaian kebijakan anggaran, demi menjaga keberlanjutan pembangunan daerah secara lebih terukur dan berkelanjutan.