- Pemkot dan DPRD Bontang Bahas Delapan Raperda dalam Rapat Paripurna
- Neni Hadiri Rapat Paripurna, Dewan Sampaikan Rekomendasi LKPJ Wali Kota Tahun 2025
- Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Pemkot Bontang Usulkan Penambahan Kuota Serta SPBU Baru
- Andalkan Aplikasi “Hadap Balau”, Neni: Tekan Angka Pengangguran
- Wakil Wali Kota Bontang Pimpin Rakor Penyaluran BBM Bersubsidi
- Pemkot Bontang Perkuat SDM melalui Pembinaan LPK Swasta
- Neni Buka Kegiatan Sosialisasi dan Workshop Audit Sistem Kearsipan Internal
- Wakil Wali Kota Tekankan Sinkronisasi Program OPD Menuju Indonesia Emas 2045
- Wakil Wali Kota Tekankan Sinkronisasi Program OPD Menuju Indonesia Emas 2045
- UPT PPA Bontang Siapkan Safe House Rahasia untuk Lindungi Korban Kekerasan
Neni Hadiri Rapat Paripurna, Dewan Sampaikan Rekomendasi LKPJ Wali Kota Tahun 2025

Keterangan Gambar : Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni dan Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris menghadiri rapat Paripurna (Ist).
Analognews.id, BONTANG - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, bersama Wakil Wali Kota, Agus Haris, menghadiri Rapat Paripurna Ke-2 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang Tahun 2026, terkait penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025, Rabu (13/5/2026).
Baca Lainnya :
- Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Pemkot Bontang Usulkan Penambahan Kuota Serta SPBU Baru0
- Andalkan Aplikasi “Hadap Balau”, Neni: Tekan Angka Pengangguran0
- Wakil Wali Kota Bontang Pimpin Rakor Penyaluran BBM Bersubsidi0
- Pemkot Bontang Perkuat SDM melalui Pembinaan LPK Swasta0
- Neni Buka Kegiatan Sosialisasi dan Workshop Audit Sistem Kearsipan Internal0
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, didampingi Wakil Ketua Sitti Yara, serta dihadiri 18 anggota DPRD serta unsur Forkopimda, OPD, camat, lurah, hingga tokoh masyarakat.
Rekomendasi DPRD disampaikan melalui Panitia Khusus (Pansus) LKPJ yang diwakili Alfin Rausan Fikry. Dalam laporannya, realisasi pendapatan daerah Tahun 2025 mencapai Rp2,846 triliun atau 98,47 persen dari target, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp2,951 triliun atau 93,01 persen.
“Tidak hanya itu, maka kami memberikan sejumlah catatan strategis, di antaranya perbaikan kualitas perencanaan anggaran, optimalisasi pajak daerah, peningkatan kontribusi BUMD,” ucapnya saat membacakan laporan.
Adapun dengan percepatan sinkronisasi data kemiskinan, peningkatan pelayanan RSUD, hingga penguatan sektor pendidikan, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan infrastruktur.
Selain itu, dewan juga merekomendasikan optimalisasi program Kredit Bontang Kreatif, pembangunan sumur bor dan WTP di Bontang Lestari (Bonsel).
“Sehingga dengan adanya penambahan sarana pemadam kebakaran dan pos pantau pesisir, evaluasi pengelolaan parkir kawasan BCM, serta pembangunan Taman Makam Pahlawan di Kota Bontang,” tutupnya.










.jpg)
