- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Wakil Wali Kota Tekankan Sinkronisasi Program OPD Menuju Indonesia Emas 2045

Keterangan Gambar : Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris saat menghadiri kegiatan Workshop di Hotel Tiara Surya (Ist).
analognews.id, Bontang - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, mengingatkan seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot), agar setiap kebijakan dan program pembangunan yang dijalankan harus selaras dengan target nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Agus Haris saat membuka Workshop Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Pembangunan Kependudukan Kota Bontang (PJPK) Tahun 2026, yang digelar Pemerintah Kota Bontang melalui DP3AKB di Hotel Tiara Surya, Selasa (12/5/2026).
Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa perencanaan program di setiap perangkat daerah tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus terkoneksi langsung dengan arah kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Baca Lainnya :
- Gelar Workshop Penyusunan Roadmap Pembangunan Kependudukan 2026, Wawali: Pengelolaan Penduduk Harus 0
- UPT PPA Bontang Siapkan Safe House Rahasia untuk Lindungi Korban Kekerasan0
“Kita menghadapi tantangan literasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Jangan sampai jumlah penduduk kita banyak, tetapi produktivitasnya rendah,” tegas Agus Haris.
Ia juga meminta seluruh OPD, mulai dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan (Disdikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bontang, untuk memperkuat koordinasi dan integrasi data kependudukan.
Menurutnya, validitas data menjadi kunci utama dalam menentukan arah kebijakan dan intervensi pemerintah agar lebih tepat sasaran.
“Oleh karena itu, saya minta seluruh OPD, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, hingga Disdukcapil, untuk memperkuat koordinasi data. Data harus riil, berbasis kondisi keluarga, agar intervensi pemerintah tepat sasaran,” ujarnya.
Agus Haris menilai, pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara soal jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut kualitas hidup masyarakat, tingkat pendidikan, kesehatan keluarga, hingga produktivitas generasi muda di masa mendatang.
Melalui penyusunan roadmap pembangunan kependudukan tersebut, Pemkot Bontang berharap mampu menciptakan perencanaan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan demi mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.










.jpg)
