Analognews.id, BONTANG - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi dan Workshop Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI), yang digelar di Ballroom Hotel Grand Mutiara, Selasa (12/05/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri para kepala perangkat daerah serta menghadirkan narasumber ahli dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Afif Akhda Luqmana. Sebanyak 148 peserta yang merupakan perwakilan dari setiap bidang di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), turut mengikuti kegiatan strategis tersebut.

Neni Moerniaeni menegaskan bahwa paradigma lama yang menganggap arsip, hanya sebagai tumpukan dokumen harus segera ditinggalkan. Menurutnya, di era pemerintahan modern dan transparan, arsip memiliki peran penting sebagai aset sekaligus bukti autentik dalam proses pengambilan keputusan.

Baca Lainnya :

• Wakil Wali Kota Tekankan Sinkronisasi Program OPD Menuju Indonesia Emas 20450
• Wakil Wali Kota Tekankan Sinkronisasi Program OPD Menuju Indonesia Emas 20450
• UPT PPA Bontang Siapkan Safe House Rahasia untuk Lindungi Korban Kekerasan0

“Arsip tidak hanya merekam jejak kegiatan, tetapi juga merupakan bukti sah yang sesuai dengan prinsip serta kaidah standar kearsipan,” ucapnya. 

Selain itu, ia turut menjelaskan bahwa Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) merupakan proses penilaian independen dan objektif, untuk memastikan seluruh perangkat daerah telah menjalankan tata kelola kearsipan sesuai regulasi yang berlaku.

Bahkan, hasil dari penilaian ASKI juga memiliki pengaruh besar terhadap pengawasan kearsipan daerah. Neni menyebutkan, nilai ASKI memiliki bobot signifikan, yakni mencapai 40 persen dari total hasil pengawasan kearsipan Kota Bontang.

Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah untuk serius memperkuat sistem pengelolaan arsip, baik dari sisi administrasi, digitalisasi, maupun kepatuhan terhadap standar kearsipan nasional.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang berharap kualitas tata kelola arsip di setiap OPD, semakin meningkat sehingga mampu mendukung terciptanya pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan profesional.