- Pemkot dan DPRD Bontang Bahas Delapan Raperda dalam Rapat Paripurna
- Neni Hadiri Rapat Paripurna, Dewan Sampaikan Rekomendasi LKPJ Wali Kota Tahun 2025
- Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Pemkot Bontang Usulkan Penambahan Kuota Serta SPBU Baru
- Andalkan Aplikasi “Hadap Balau”, Neni: Tekan Angka Pengangguran
- Wakil Wali Kota Bontang Pimpin Rakor Penyaluran BBM Bersubsidi
- Pemkot Bontang Perkuat SDM melalui Pembinaan LPK Swasta
- Neni Buka Kegiatan Sosialisasi dan Workshop Audit Sistem Kearsipan Internal
- Wakil Wali Kota Tekankan Sinkronisasi Program OPD Menuju Indonesia Emas 2045
- Wakil Wali Kota Tekankan Sinkronisasi Program OPD Menuju Indonesia Emas 2045
- UPT PPA Bontang Siapkan Safe House Rahasia untuk Lindungi Korban Kekerasan
Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Pemkot Bontang Usulkan Penambahan Kuota Serta SPBU Baru

Keterangan Gambar : Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris di rapat koordinasi terkait BBM Bersubsidi (Ist).
Analognews.id, BONTANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang terus memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi, menyusul tingginya antrean kendaraan di sejumlah SPBU.
Baca Lainnya :
- Andalkan Aplikasi “Hadap Balau”, Neni: Tekan Angka Pengangguran0
- Wakil Wali Kota Bontang Pimpin Rakor Penyaluran BBM Bersubsidi0
- Pemkot Bontang Perkuat SDM melalui Pembinaan LPK Swasta0
- Neni Buka Kegiatan Sosialisasi dan Workshop Audit Sistem Kearsipan Internal0
- Wakil Wali Kota Tekankan Sinkronisasi Program OPD Menuju Indonesia Emas 20450
Hal tersebut menjadi pembahasan utama dalam Rapat Koordinasi Penyaluran BBM Bersubsidi jenis Bio Solar, yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, di Kantor Wali Kota Bontang, Selasa (12/5/2026).
Dalam rapat tersebut, pihak PT Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa antrean Bio Solar tidak hanya terjadi di wilayah Bontang saja, akan tetapi hal ini telah menjadi isu nasional akibat tingginya peralihan pengguna Dexlite dan Pertamina Dex ke Bio Solar subsidi. Peralihan itu dipicu selisih harga yang cukup tinggi antara BBM nonsubsidi dan subsidi.
Menanggapi hal tersebut, Agus Haris meminta untuk pengawasan distribusi BBM subsidi bisa diperketat, terutama terhadap antrean kendaraan di SPBU serta dugaan penyalahgunaan barcode dan modifikasi tangki kendaraan.
“Makanya pengawasan harus dilakukan secara serius, agar kuota BBM subsidi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan tertentu,” ungkapnya.
Sehingga dari hasil rapat koordinasi tersebut turut menghasilkan sejumlah kesimpulan strategis, di antaranya usulan penambahan kuota BBM subsidi untuk Kota Bontang, review surat edaran terkait pengendalian distribusi BBM, serta pendataan ulang kendaraan pengguna BBM subsidi.
Selain itu, pemerintah juga mendorong penguatan pengawasan penggunaan barcode dan antrean kendaraan di SPBU, optimalisasi peran Satgas BBM, hingga percepatan penambahan SPBU baru guna mendukung kebutuhan masyarakat dan sektor industri di Kota Bontang.
“Menurut saya, untuk penambahan infrastruktur SPBU, menjadi kebutuhan penting mengingat posisi Bontang sebagai kawasan industri yang memiliki mobilitas kendaraan cukup tinggi,” paparnya.
Melalui langkah tersebut, Pemkot Bontang berharap distribusi BBM subsidi dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan mampu mengurangi antrean panjang yang selama ini dikeluhkan masyarakat.










.jpg)
