Analognews.id, BONTANG - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memimpin Rapat Koordinasi terkait dengan Penyaluran BBM Bersubsidi, jenis Bio Solar, di Ruang Rapat Lantai II, Kantor Wali Kota Bontang, Selasa (12/5/2026).

Baca Lainnya :

• Pemkot Bontang Perkuat SDM melalui Pembinaan LPK Swasta0
• Neni Buka Kegiatan Sosialisasi dan Workshop Audit Sistem Kearsipan Internal0
• Wakil Wali Kota Tekankan Sinkronisasi Program OPD Menuju Indonesia Emas 20450
• Wakil Wali Kota Tekankan Sinkronisasi Program OPD Menuju Indonesia Emas 20450
• UPT PPA Bontang Siapkan Safe House Rahasia untuk Lindungi Korban Kekerasan0

Kegiatan ini digelar oleh Bagian Perekonomian dan SDA, Setda Kota Bontang, yang turut dihadiri Sat Intelkam dan Banit Tipidter Polres Bontang, Gaswil BIN Wilayah Kota Bontang, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, perwakilan PT Pertamina Patra Niaga, serta pengelola SPBU se-Kota Bontang.

Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis menjadi pembahasan utama, mulai dari evaluasi distribusi BBM subsidi, antrean kendaraan di SPBU, sinkronisasi data kendaraan pengguna barcode, hingga rencana penambahan SPBU di Kota Bontang.

Agus Haris menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi harus dilakukan secara tepat sasaran, bahkan tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak menerima subsidi pemerintah.

“Distribusi BBM subsidi harus benar-benar tepat sasaran. Data kendaraan operasional dan pengguna barcode harus diverifikasi ulang agar kuota yang tersedia dapat dinikmati masyarakat yang memang berhak,” ucap Agus Haris.

Menurutnya, validasi data kendaraan menjadi langkah penting untuk memastikan distribusi Bio Solar tetap berjalan dengan tertib dan adil, sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan kuota subsidi.

Selain itu dari kegiatan rapat koordinasi tersebut, menjadi forum evaluasi terhadap antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang kerap dikeluhkan masyarakat. 

Sehingga Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang bersama dengan pihak terkait, terus berupaya agar bisa terus mencari solusi pelayanan distribusi BBM subsidi berjalan lebih lancar dan efisien.

“Dengan adanya rapat ini, saya berharap sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, Pertamina, dan pengelola SPBU, dapat memperkuat pengawasan distribusi BBM subsidi demi menjaga ketersediaan pasokan bagi masyarakat Kota Bontang,” tutupnya.