Analognews.id, BONTANG - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan pidato terkait pembatalan kesepakatan kegiatan tahun jamak (multiyears), terkait Pengembangan Danau Kanaan Tahun Anggaran 2026–2028 dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan III DPRD Kota Bontang Tahun 2026.

Baca Lainnya :

• Pemkot Bontang Dorong Penguatan Regulasi melalui Delapan Raperda0
• Pemkot dan DPRD Bontang Bahas Delapan Raperda dalam Rapat Paripurna0
• Neni Hadiri Rapat Paripurna, Dewan Sampaikan Rekomendasi LKPJ Wali Kota Tahun 20250
• Perketat Pengawasan BBM Subsidi, Pemkot Bontang Usulkan Penambahan Kuota Serta SPBU Baru0
• Andalkan Aplikasi “Hadap Balau”, Neni: Tekan Angka Pengangguran0

Rapat paripurna tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai 3 Kantor DPRD Kota Bontang, Rabu siang (13/5/2026), dan dipimpin Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam.

Dalam pidatonya yang mengusung tema “Menjaga Kesehatan Fiskal, Melindungi Layanan Publik, Melanjutkan Pembangunan untuk Bontang yang Berkelanjutan”, Neni Moerniaeni menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Bontang, atas sinergi dan dukungan yang selama ini terjalin dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah di tengah dinamika kondisi fiskal.

Ia menjelaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang sebelumnya telah menyepakati pelaksanaan kegiatan tahun jamak untuk proyek Pengembangan Danau Kanaan periode 2026–2028. Namun, pemerintah daerah kini mengusulkan pembatalan kesepakatan tersebut, setelah mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang mengalami perubahan signifikan.

Menurut Neni, langkah tersebut diambil sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan daerah, agar pelayanan publik dan program prioritas masyarakat tetap berjalan optimal.

“Keputusan ini bukan berarti menghentikan komitmen pembangunan, tetapi menjadi langkah penyesuaian agar pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Pemkot Bontang tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan daerah secara bertahap, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian fiskal dan prioritas kebutuhan masyarakat.

“Maka dari itu, pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan kemampuan keuangan daerah, terlebih di tengah tantangan perubahan ekonomi dan dinamika pendapatan daerah,” tambahnya. 

Melalui rapat paripurna tersebut, Pemkot Bontang berharap DPRD dapat memahami langkah pembatalan kegiatan multiyears, sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal daerah. Sekaligus memastikan pembangunan tetap berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.