- HAN 2026, Pemkot Bontang dan BAZNAS Beri Dukungan bagi 300 Anak
- Bimbingan Pra Nikah Remaja, Pemkot Bontang Dorong Pelajar Fokus Siapkan Masa Depan
- HUT ke-36 PW-BKAG Bontang, Agus Haris Dorong Perempuan Perkuat Pelayanan Sosial
- Pusdiklat Paskibraka Bontang Dimulai, Agus Haris Tekankan Pembentukan Karakter
- Harganas ke-33, Wali Kota Bontang Soroti Pentingnya Kehadiran Ayah dalam Keluarga
- Wali Kota Bontang Pastikan 11 Rekomendasi BPK Masih Dikawal hingga Tuntas
- 132 Mahasiswa KKN Kolaborasi Diterjunkan ke 15 Kelurahan di Bontang
- Pemkot Bontang Perkuat Perlindungan Pekerja Konstruksi Lewat BPJS Ketenagakerjaan
- Pemkot Bontang Gandeng Dunia Usaha Jaga Keberlanjutan Jaminan Kesehatan Gratis
- Digitalisasi Transaksi Daerah Bontang Capai 83,4 Persen, Pemkot Perkuat TP2DD
Anggota DPRD Kaltim Soroti Maraknya Prostitusi di Wilayah Penyangga IKN

Keterangan Gambar : Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry. (Foto: Ist)
ANALOGNEWS.id, SAMARINDA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi terancam jika persoalan sosial di wilayah penyangga tidak ditangani serius. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyoroti maraknya praktik prostitusi yang menjadi indikasi lemahnya ketahanan sosial di kawasan tersebut.
“Saya tegaskan, pembangunan fisik IKN harus seiring dengan pembinaan masyarakatnya. Prostitusi bukan sekadar isu moral, tapi tanda adanya keretakan sosial yang berbahaya bagi fondasi proyek nasional ini,” ujar Sarkowi.
Politikus Golkar ini mengkritik tindakan razia yang hanya bersifat sementara tanpa solusi jangka panjang. Ia mendorong integrasi edukasi moral, pemberdayaan ekonomi, dan penegakan hukum tegas terhadap pelaku dan jaringan mucikari.
Baca Lainnya :
- Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Pendidikan di Daerah Terpencil0
- Rendahnya Minat Masyarakat Jadi Tantangan Program Sekolah Rakyat di Kaltim0
- DPRD Kaltim Minta Pemerintah Fokus pada Keadilan Sosial0
- Wacana Wapres Gibran Berkantor di IKN, DPRD Kaltim Ingatkan Perlu Realisme Pembangunan0
- Ketua DPRD Kaltim Tanggapi Wacana Revisi UU IKN0
“Sasaran utama harus pelaku di balik layar, bukan hanya yang tampak di lapangan,” tegasnya.
Sarkowi mengajak pemerintah provinsi, Otorita IKN, aparat keamanan, dan tokoh masyarakat untuk bersinergi menciptakan lingkungan sosial sehat dan berkelanjutan.
“Ketahanan sosial adalah pondasi utama kemajuan. Jangan sampai IKN berdiri megah di atas tatanan masyarakat yang rapuh,” tutupnya. (SRA/ADV/DPRDKALTIM)










.jpg)
