ANALOGNEWS.id, KUTAI TIMUR - Yan Ipui, anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, mengangkat isu krusial tentang kesejahteraan masyarakat yang terhambat oleh tidak optimalnya penggunaan anggaran. Sebagai bagian dari Komisi D yang bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, Yan Ipui menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program-program pemerintah yang belum mencapai hasil maksimal.

"Dalam menangani kesejahteraan, visi misi harus terintegrasi mulai dari tingkat bupati hingga pemerintah pusat. Kami mendukung upaya untuk mengarahkan semua dinas agar tidak beroperasi secara terpisah," ujarnya di Kantor DPRD Kutai Timur.

Yan juga menunjukkan kekhawatirannya terhadap penggunaan dana yang belum efisien, seperti sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) yang besar yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Baca Lainnya :

• Arang Jau Mendorong Pengembangan Wilayah Kongbeng-Wahau Menjadi Pusat Pariwisata0
• DPM-PTSP Bontang: Layanan SKTR Berbasis Online0
• Pemohon KKPR DPM-PTSP Bontang Wajib Isi Survei Kepuasan Masyarakat0
• Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, DPM-PTSP Bontang: Prosedur dan Persyaratan0
• DPM-PTSP Bontang Terapkan Persyaratan Khusus Pengajuan SKTR Bangunan Walet0

"Kondisi seperti jalan berlumpur yang menghambat transportasi hasil produksi petani sawit merupakan contoh konkret dampak dari penggunaan anggaran yang belum optimal. Kami berupaya memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur dalam mengelola dana publik secara lebih efektif," lanjutnya.

Selain itu, Yan menekankan bahwa masalah ini bukan hanya terkait dengan alokasi anggaran tetapi juga pada implementasi yang tepat dari anggaran yang telah dialokasikan ke OPD terkait.

"Pemahaman dan kapasitas SDM di berbagai dinas terkait menjadi faktor krusial dalam menentukan efektivitas penggunaan anggaran. Kami berkomitmen untuk terus mengawal proses ini agar setiap tahun terjadi peningkatan yang signifikan," papar Yan.

Yan menyampaikan harapannya agar evaluasi secara rutin dapat dilakukan untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kutai Timur.

Menurut Yan Ipui, dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik, serta komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui langkah-langkah konkrit di DPRD Kutai Timur. (Adv) 

Views: 625