- Pemkot Bontang Pastikan APBD 2027 Fokus pada Program Prioritas di Tengah Tekanan Fiskal
- DKP3 Bontang Bekali Nelayan Pengetahuan Mitigasi Bencana untuk Kurangi Risiko di Laut
- DKP3 Bontang Perkuat Sinergi Perluas Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha Sektor Pangan
- DKP3 Bontang Sinkronkan Data Pupuk Bersubsidi, Pastikan Distribusi Sesuai Kebutuhan Petani
- DKP3 Bontang Terapkan Penyaluran Benih Ikan Bertahap untuk Jaga Siklus Produksi Pembudidaya
- DKP3 Bontang Cek Langsung Lokasi Budidaya Ikan Sebelum Tetapkan Penerima Bantuan
- DKP3 Libatkan Kelompok Tani Dukung Pencegahan Stunting Lewat Bantuan Ayam Petelur
- DKP3 Bontang Verifikasi Bantuan Jaring, Pastikan Sesuai Kebutuhan Nelayan
- DKP3 Bontang Perkuat Pelaporan Sisa Pangan SPPG untuk Evaluasi Program MBG
- Pemkot Bontang Perluas Transaksi Non-Tunai, Tiga OPD Terima Perangkat Pembayaran Digital
Penyampaian LKPJ Gubernur Tahun 2022, Ini Respon Dewan

Keterangan Gambar : Ketua Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2022 Sutomo Jabir
ANALOGNEWS.id, Samarinda - Ketua Pansus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2022 Sutomo Jabir memaparkan beberapa catatan menarik terkait LKPJ yang sampaikan di Paipurna DPRD Kaltim.
Sutomo Jabir mengatakan, LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2022 memang memiliki capaian kinerja baik, jika dilihat sepintas. Bahkan jika ditilik berdasarkan indikator kinerja. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat. Kemudian pencapaian komoditas ekspor dan beberapa prestasi lain yang diraih.
Secara umum, capaiannya bagus. Namun, dalam catatan politisi PKB ini ada beberapa target yang tidak mencapai sasaran. "Di atas kertas kita bisa melaporkan itu, tapi fakta di lapangan kan masih banyak hal yang mesti dievaluasi. Terutama masalah pemerataan pembangunan di Kaltim. Hal ini yang belum dirasakan secara adil oleh masyarakat kita. itu faktanya," kata Sutomo Jabir.
Baca Lainnya :
- Puji Setyowati Akui Pemberlakuan Sistem Zonasi PPDB di Kaltim Alami Kendala0
- Empat Raperda Diusulkan Di Luar Propemperda0
- Pansus Investigasi Pertambangan Sambangi BPK Perwakilan Kaltim0
- DPRD Kaltim Bentuk Empat Pansus Baru0
- Bapemperda Inisiasi Pembentukan Perda Desa Adat0
Dia mencontohkan seperti masalah infrastruktur jalan, keadilan di bidang kesehatan, dan juga pendidikan. Khusus sektor pendidikan, Sutomo Jabir menuturkan, meski alokasi anggaran untuk pendidikan minimal 20 persen, tapi faktanya masih banyak yang belum menikmati anggaran itu.
Diantaranya minimnya ruang belajar, fasilitas pendidikan yang kurang memadai, keterbatasan guru-guru di sekolah yang berada di pedalaman, hingga daerah-daerah kecamatan. "Masalah tersebut menandakan belum terjadi pemerataan sampai ke pelosok. Nanti kami lihat secara detail. Kemudian kami lahirkan rekomendasi-rekomendasi yang lebih baik kedepan," sebutnya.
Sutomo Jabir menambahkan, masa kerja Pansus Pembahas LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2022 hanya 30 hari. Makanya di berharap review terhadap laporan tersebut bisa selesai dengan baik dengan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang berharga untuk ditindaklanjuti. (Ar/Adv)










.jpg)
